Moeldoko
Moeldoko. (foto: detik/Andhika Prasetia)

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai banyak pihak yang melakukan penolakan tidak memahami substansi omnibus law UU Cipta Kerja secara menyeluruh. Padahal, kata dia, UU Cipta Kerja ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.

“Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan. Sehingga, birokrasi juga akan mengalami reformasi.

“Tapi, saat pemerintah mengambil langkah, yang terjadi di masyarakat justru paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan. Bagaimana tidak? Jika di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU Cipta Kerja untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi, tapi di sisi yang lain masyarakat menolak. Ini kan kondisi yang paradoks,” ungkapnya.

Menurut Moeldoko, kebijakan dibuatnya omnibus law UU Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Sayangnya, lanjut dia, banyak orang yang langsung menolak tanpa betul-betul memahami isi UU Cipta Kerja sepenuhnya.

“Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu,” ujar Moeldoko.

Baca juga:   Ditemani SBY dan Boediono, AHY Resmikan The Yudhoyono Institute

Karena itu, Moeldoko berharap kepada masyarakat untuk benar-benar memahami isi UU Cipta Kerja sebelum melakukan penolakan. Dirinya meminta versi UU Cipta Kerja yang sudah disahkan betul-betul dibaca.

“Jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” sebutnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga berbicara soal UU Cipta Kerja yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan. Hal itu mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang.

“Kita menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan,” beber Moeldoko.

“Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, perlu menyederhanakan dan mensinkronisasi berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Diketahui, disahkannya UU Cipta Kerja ini memunculkan sejumlah demo yang berujung kerusuhan. Moeldoko mengatakan menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi. Namun, dirinya mengingatkan unjuk rasa tidak boleh dilakukan secara anarkistis.

Baca juga:   Mensesneg: Ahli Hukum Akan Dominasi Dewan Pengawas KPK

“Tidak ada yang melarang orang menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa. Namun, jika penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, tentu ini akan mengganggu hak orang lain. Mengusik rasa aman khalayak, juga merusak harmoni bangsa. Ini yang perlu ditertibkan,” tegasnya.

Moeldoko pun meminta penolakan yang berujung anarki tidak merusak tujuan baik UU Cipta Kerja. Dirinya menegaskan proses pembuatan omnibus law juga sudah dijalankan sesuai aturan.

“Kita sudah sepakat dalam sistem demokrasi. UU Cipta Kerja ini juga sudah didiskusikan di DPR, dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya. Jadi menurut saya, ‘biarkan 1.000 tunas baru bermekaran, biarkan 1.000 pemikiran bermunculan, tapi jangan dirusak tangkainya’. Maknanya, setiap orang boleh berpendapat tapi jangan sampai merusak tujuan utamanya,” kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko, yang memberikan refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, lalu berbicara mengenai wajah baru Indonesia yang mengusir kemarau bahagia. UU Cipta Kerja dinilai akan mengubah wajah Indonesia.

“Wajah baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karier, serta punya masa depan,” ucapnya.

Moeldoko kembali menyinggung mereka yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja. “Mau diajak bahagia saja kok susah amat!” pungkasnya. (msy/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar