Abdul-Kadir-Karding
Abdul Kadir Karding. (foto: dok. pribadi via detik)

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, ikut menanggapi soal rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia untuk melakukan ‘tsaurah’. Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar konstitusi.

“Kita tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas-batas konstitusi apalagi kalau itu dalam bentuk kudeta,” ujar Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Jumat, 16 Oktober 2020.

Menurut Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, diksi ‘tsaurah’ bisa berarti kudeta atau revolusi. Terkait hal itu, Abdul Kadir Karding memastikan siapapun yang berupaya melakukan kudeta akan punya konsekuensi hukum karena perbuatan melawan hukum.

“Kalau saya, kalau niatnya untuk kudeta atau melawan pemerintahan ya dia akan berhadapan dengan TNI, Polisi, dan rakyat, jadi menurut saya itu akan berhadapan dengan negara Indonesia,” ungkapnya.

Namun, dikatakan Abdul Kadir Karding, jika maksud ‘tsaurah’ bukan kudeta dan revolusi, maka Habib Rizieq harus menjelaskan itu kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham.

Baca juga:   PA 212 Minta Prabowo Pulangkan Habib Rizieq, Begini Kata Gerindra

“Kalau memang tidak ada keinginan kudeta nggak ada masalah, perlu diklarifikasi oleh habib bahwa itu tidak benar, agar publik Indonesia tidak salah paham,” kata Abdul Kadir Karding.

Diketahui, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menilai diksi ‘tsaurah’ dalam rilis yang dikeluarkan FPI bisa berarti kudeta atau revolusi. Dirinya pun menyayangkan penggunaan diksi tersebut.

“Kami menyayangkan dokumen berbahasa Arab yang dibaca di demo kemarin terutama diksi ‘tsaurah’ yang merupakan terjemahan dari ‘revolusi’ sangat tabu di Arab Saudi. ‘Tsaurah’ bisa bermakna ‘inqilab’ (kudeta), faudha (chaos, kekacauan), intifadhah (pemberontakan), taqatul (peperangan, saling bunuh), idhtirab (gangguan keamanan) dan tamarrud (pemberontakan),” ujar Agus Maftuh Abegebriel kepada detik, Jumat, 16 Oktober 2020.

“Sangat sensitif jika dibaca oleh publik Arab Saudi. Dan saya yakin Saudi dan umat Islam tidak akan rela kota suci Mekkah dipakai untuk meneriakkan ‘tsaurah’ terhadap negara yang syar’iyyah (konstitusional) Republik Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, FPI membantah pernyataan Dubes Agus Maftuh Abegebriel terkait diksi ‘tsaurah’ yang diartikan sebagai kudeta. Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif mengatakan diksi ‘tsaurah’ yang dimaksud adalah revolusi akhlak.

Baca juga:   Tegaskan Koalisi Jokowi Solid, Cak Imin: Jangan Saya Sama PPP Diadu-adu

“Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita keluarkan bersamaan, ‘tsaurah’ bermakna ‘revolusi’, dikuatkan juga oleh kita bahwa yang dimaksud revolusi adalah revolusi akhlak,” ungkap Slamet Ma’arif kepada awak media, Jumat, 16 Oktober 2020.

Sebagaimana diketahui, diksi ‘tsaurah’ yang digunakan FPI itu termuat di siaran pers yang berjudul ‘Pengumuman dari Kota Suci Makkah tentang Rencana Kepulangan IB-HRS’ dalam tiga bahasa. Diksi ‘tsaurah’ itu ada di halaman kedua siaran pers yang menggunakan bahasa Arab. FPI mengartikan ‘tsaurah’ sebagai revolusi.

Soal rencana kepulangan Habib Rizieq itu sebelumnya diungkapkan oleh Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis dari mobil komando demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ahmad Sobri Lubis menyebut Habib Rizieq akan segera pulang ke Indonesia untuk pimpin revolusi.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi,” ujar Ahmad Sobri Lubis dari mobil komando, Selasa, 13 Oktober 2020. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar