harianpijar.com, JAKARTA – Rencana kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) dikritik oleh Amnesty International Indonesia. Menanggapi hal itu, Partai Golkar merasa yakin pemerintah AS tidak sembarangan mengundang seseorang ke negaranya.
“Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk blacklist kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yang diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono kepada awak media, Kamis, 15 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Dave Laksono justru mempermasalahkan kritik Amnesty International. Dirinya mempertanyakan apakah Amnesty International mengkritik ketika Prabowo Subianto mengikuti kontestasi pilpres.
“Oke, apakah Amnesty International berbicara keras ketika Prabowo dicalonkan sebagai wapres di 2009? Calon presiden di 2014 dan 2019? Atau baru kali ini saja ketika (Prabowo) diundang oleh pemerintah AS?” tuturnya.
Dave Laksono merasa yakin kasus-kasus masa lalu yang menimpa Prabowo Subianto telah usai. Menurutnya, Ketum Partai Gerindra itu telah dianggap bersih dari kasus lampau.
“Pastinya seluruh kasus-kasus yang pernah menimpa Prabowo telah selesai, dan ia sudah dianggap clear akan semua hal tersebut,” kata Dave Laksono.
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia dan sejumlah lembaga menyurati Menlu AS Mike Pompeo terkait rencana kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke AS. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo Subianto untuk masuk AS.
“Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington, DC, untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober,” demikian isi surat tersebut, Rabu, 14 Oktober 2020. (nuch/det)