Jubir Menhan: Tak Benar Industri Pertahanan Kita Diberikan ke Asing, Kemhan yang Kendalikan

Dahnil-Anzar-Simanjuntak
Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. (foto: twitter/Dahnilanzar)

harianpijar.com, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan soal klaster pertahanan di omnibus law UU Cipta Kerja. Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah hoax terkait industri pertahanan di UU Cipta Kerja.

“RUU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2020.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan selama ini banyak swasta yang ingin masuk ke industri pertahanan. Dengan UU Cipta Kerja, swasta bisa berkontribusi.

“Selama ini banyak pihak swasta mau masuk ke industri pertahanan, dengan revisi Pasal 11 dari UU Industri Pertahanan melalui UU Ciptaker menjadikan mereka (swasta) bisa ikut berkontribusi, berkreativitas dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara,” ungkapnya.

Baca juga:   Pengamat Nilai Jokowi Tunggu Nama Calon Menteri dari Prabowo dan Megawati

Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengajak semua pihak melihat UU No 16 yang dibuat 8 tahun lalu. Dirinya menyebut saat itu kondisi BUMSwasta lokal bidang pertahanan belum dinamis seperti sekarang.

“Terkait adanya kemungkinan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI), itu nantinya di ranah Peraturan Pemerintah di mana nanti Kemhan tetap menjadi kendali regulasi dan pengawasan, dan tentu Kemhan tegas berdiri bagi kepentingan nasional,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan industri Alpalnhankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan dari hulu sampai hilir tetap dikontrol penuh oleh Kemhan. Aturan teknis soal ini akan dituangkan dalam aturan turunan seperti Perpres, PP atau Kepmenhan.

Baca juga:   Fadli Zon: Prabowo Subianto Inginkan Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra

“Perlu dipahami, perubahan Industri Pertahanan di UU Ciptaker ini sudah sesuai dengan instruksi Pak Presiden dalam HUT TNI ke-75 di mana untuk menguasai lompatan teknologi terkini kita harus mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Jadi tidak benar bahwa Inhan (industri pertahanan) kita bisa dan diberikan kepada asing. Kemhan yang ‘mengendalikan-mengatur’ terkait Inhan di Indonesia,” pungkasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar