Ace-Hasan-Syadzily
Ace Hasan Syadzily. (foto: medcom/Whisnu Mardiansyah)

harianpijar.com, JAKARTA – Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lainnya berencana akan menggelar aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja besok. Terkait hal itu, Partai Golkar mengimbau aksi PA 212 cs ini disampaikan dengan cara damai dan tertib.

“Kami menghormati jika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap UU Cipta Kerja. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada awak media, Senin, 12 Oktober 2020.

Ace Hasan Syadzily berharap aksi PA 212 cs menolak UU Cipta Kerja tak berujung perusakan fasilitas publik seperti halnya aksi demo belum lama ini. Dirinya berharap aspirasi PA 212 cs dapat disampaikan dengan damai.

“Tapi tentu harus dilakukan tidak dengan melanggar aturan dan merugikan serta merusak fasilitas publik, seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Toh fasilitas yang dirusak itu juga milik rakyat,” kata Ace Hasan Syadzily.

Baca juga:   Arsul Nilai Terlalu Jauh jika Kasus Polsek Ciracas Dikaitkan dengan Kesejahteraan TNI

“Kami berharap menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara damai dan tertib,” imbuhnya.

Namun, Ace Hasan Syadzily megingatkan sebelum PA 212 cs turun menggelar aksi lebih baik membaca naskah UU Cipta Kerja terlebih dahulu secara menyeluruh. Sebab, menurutnya, UU Cipta Kerja bertujuan baik untuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap sebelum mereka turun ke jalan membaca dulu UU Cipta Kerja dan berpikir dengan jernih secara membaca kembali secara komprehensif UU Cipta Kerja ini. Tujuan UU Cipta Kerja ini justru untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui iklim dunia usaha yang sehat dan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita berkualitas,” terangnya.

Selain itu, Ace Hasan Syadzily mengatakan UU Cipta Kerja ini untuk generasi penerus bangsa agar tak terperangkap dalam penghasilan menegah. Dirinya menyarankan PA 212 cs dapat mengambil jalan konstitusional lainnya dengan mengajuk judical review ke Mahkamah Konstitusi.

“UU Cipta Kerja ini sesungguhnya untuk masa depan anak-anak bangsa agar bangsa ini jangan sampai terjebak menjadi bangsa berpenghasilan menengah (middle income trap) akibat birokrasi yang berbelit-belit, perizinan yang lama dan tidak jelas, melindungi UMKM dan mempermudah izin berusaha yang selama ini di Indonesia jauh tertinggal,” ujar Ace Hasan Syadzily.

Baca juga:   KPK Sarankan Polri Periksa Novel Baswedan Sebelum Operasi

“Karena UU Cipta Kerja ini secara resmi telah sah menjadi UU, maka ada cara yang lebih baik, yaitu mengajukan mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini jelas diatur dalam konstitusi kita. Pasal dan hal-hal apa yang dinilai merugikan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi kita,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, yang salah satunya terdiri dari PA 212, akan menggelar aksi 1310 terkait penolakan UU Cipta Kerja. Ketum PA 212 Slamet Ma’arif mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri oleh ribuan orang.

“Insyaallah ribuan,” kata Slamet Ma’arif saat dikonfirmasi, Minggu, 11 Oktober 2020. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar