Eltinus-Omaleng
Bupati Mimika Eltinus Omaleng. (foto: Antara/Evarianus Supar)

harianpijar.com, JAKARTA – Pemda Mimika dan para tokoh masyarakat telah mengadakan rapat soal pembagian saham PT Freeport Indonesia. Lembaga adat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji ulang perkara pembagian saham ini, serta mengancam akan menutup Freeport.

Pertemuan yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng itu dilakukan di Ball Room Hotel 66, Jalan Cenderawasih, pada Kamis, 8 Oktober 2020, dan digelar tertutup untuk media.

“Kami menjelaskan kepada masyarakat terkait divestasi, dalam divestasi tidak disebut pembagian untuk masyarakat, akan tetapi manfaat untuk masyarakat, dana alokasi akan dikelola oleh perusahaan daerah,” ujar Eltinus Omaleng usai pertemuan.

Sementara itu, setelah pertemuan, Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gerri Okoware mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden dan perangkatnya, dalam hal ini menteri pertambangan, untuk mengkaji ulang dalam hal ini untuk melibatkan lembaga adat sebagai pemilik hak ulayat.

Baca juga:   Buya Syafii Minta Jokowi Tegas Tolak Revisi UU Jika Lemahkan KPK

“Yang Bupati bicarakan dengan pemerintah pusat itu sudah melangkahi kami pemilik hak ulayat. Mereka tidak melibatkan kami. Jangan coba-coba dengan kami pemilik hak ulayat. Akan kami tutup Freeport kalau kami tidak dilibatkan dan mendapat penjelasan yang jelas,” ungkap Gerri Okoware di aula.

Gerri Okoware menilai pertemuan yang dilakukan itu hanya berisi sepenggal penjelasan yang tidak jelas.

“Pertemuan hari ini sungguh pertemuan penjelasan yang tidak jelas, katanya akan ada perusahaan yang akan mengelola dana itu, itu perusahaannya siapa? Ini harus hati-hati, makanya lembaga adat itu harus dilibatkan,” sebutnya.

Di sisi lain, Forum Pemilik Hak Sulung Freeport mendatangi kantor DPRD Mimika untuk bertemu dengan Dewan guna menyampaikan aspirasi, pada Jumat, 9 Oktober 2020. Mereka mengaku kecewa kepada Pemda Mimika lantaran tidak turut diundang oleh pemda.

Baca juga:   Tuntut Penutupan Freeport, Masyarakat Adat Independen Timika Demo

“Kami datang ke DPR diam-diam tanpa memberikan informasi kepada siapa pun karena, kalau kami izin demo, pasti tidak dikasih izin,” ujar Elvinus Jangkup Omaleng.

“Kami kecewa, sebagai pemilik hak sulung tidak dilibatkan untuk duduk bersama membahas hak-hak warga. Bupati diangkat oleh rakyat, DPR diangkat rakyat, jadilah para pemimpin yang bijak,” imbuhnya.

Elvinus Jangkup Omaleng mengatakan hendaknya masyarakat mendapat penjelasan yang sangat jelas sebenarnya berapa persen hak-hak dari divestasi.

Sementara itu, saat ini ada sekitar 50 orang berkumpul di halaman DPRD Mimika dari Forum Pemilik Hak Sulung Freeport. Menurut Kapolsek Mimika Baru Kompol Sarraju, mereka tengah menunggu anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasi.

“Ada sekitar 50 orang, kami minta untuk menyampaikan aspirasi ke DPR dengan bijak. Kami sudah koordinasikan agar mereka bisa bertemu secara perwakilan,” tutur Sarraju. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
3 Comments
terbaru
terlama most voted
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar
Asso
Tamu
Asso
10 Oktober 2020 07:59

Arah politis ekonomi pertambangan dari pemerintah dan masdat sbg hak sulungnya belum bisa menjebak. Maka publik dapat menilai sebagai akal akalan saja.

Asso
Tamu
Asso
10 Oktober 2020 07:54
Syahrian Pulungsn
Tamu
Syahrian Pulungsn
10 Oktober 2020 06:47

Di zman sekarang baru berani bilang akan tutup freport…itu enaknya dimasa Jokowi.