Jumpa-Pers-Mahfud-MD
Jumpa pers pemerintah. (foto: detik/Arun)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan protes atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tak hanya lewat aksi turun ke jalan. Ketidakpuasan atas UU tersebut bisa ditempuh melalui jalur sesuai konstitusi.

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dengan proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan,” ujar Mahfud MD, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca juga:   Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Presiden Masih Menunggu Hasil Uji Materi di MK

Tak hanya itu, lanjut Mahfud MD, ketidakpuasan juga bisa dilakukan dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dirinya pun menyesalkan jika aksi massa hari ini berujung demo ricuh hingga penjarahan.

“Bisa diajukan melalui mekanisme yudisial review atau uji materi atau uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Baca juga:   Politisi Demokrat: Kekerasan Negara Pada Warga Adalah Rumus Pelanggaran HAM

Mahfud MD menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Namun, hal itu harus dilakukan sesuai aturan yang ada.

“Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah,” kata Mahfud MD.

“Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” imbuhnya. (msy/det)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar