Bambang-Soesatyo
Bambang Soesatyo (Bamsoet). (foto: liputan6/Johan Tallo)

harianpijar.com, BANJARNEGARA – Gelombang aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja semakin membesar. Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk segera mensosialisasikan isi dari UU Cipta Kerja yang baru disahkan tersebut.

“Kami mendesak agar pemerintah segera mensosialisasikan detail isi dari undang-undang ini, bahwa hak-hak mereka tidak hilang. Pemerintah melalui semua kementerian hingga BUMN harus turun menjelaskan,” kata Bambang Soesatyo kepada awak media di sela kegiatan reses di Banjarnegara, Kamis, 8 Oktober 2020.

Bambang Soesatyo mengatakan saat ini banyak tersebar hoax perihal isi undang-undang tersebut. Publik saat ini mempermasalahkan sejumlah hal, seperti terkait hak cuti, upah minimum kabupaten/kota dan lainnya.

“Seperti hal cuti, hak libur atau hak upah minimum kabupaten/kota. Itu semua ada, hanya disesuaikan dengan kondisi setempat dan inflasi. Keputusan ada di gubernur dan kepala daerah setempat,” ungkapnya.

Baca juga:   Dasco: Gerindra Belum Bahas Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk mempermudah investor dari luar negeri. Mengingat saat ini investor sulit masuk ke Indonesia karena rumitnya izin.

“Intinya Indonesia harus siap menarik investor dari luar negeri sebanyak-banyaknya. Selama ini yang menjadi kendala adalah rumitnya perizinan di Indonesia. Banyak investor yang akhirnya mundur. Kita kalah dengan negara lain seperti Vietnam dan sebagainya. Di sana mengurus izin sehari bisa selesai. Kita aturannya rumit dan tidak ada kepastian hukum,” terang politikus Partai Golkar itu.

Selain itu, Bambang Soesatyo juga menepis tudingan sejumlah pihak yang menyebut pengesahan UU Cipta Kerja ini dilakukan secara ‘sembunyi-sembunyi’. Menurutnya, pengesahan harus segera dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19.

Baca juga:   KPK Kembalikan 2 Penyidik Madya ke Mabes Polri

“Bukan sembunyi-sembunyi. Memang terbatas, nanti kalau tidak rapat dibilang tidak kerja. Kan kebutuhan mendesak. Begitu COVID-19 selesai maka langkah Indonesia adalah menarik investor,” ujar Bambang Soesatyo.

Dengan datangnya investor, kata dia, akan meringankan beban negara dan akan berdampak pada rakyat.

“Karena kalau tidak bisa menarik investor beban negara menjadi berat dampaknya rakyat sendiri, utang semakin meningkat. Untuk tahun 2021 saja kebutuhan paling tidak Rp 1.170 triliun pinjaman. Padahal jumlah pinjaman kita sekarang sudah lumayan besar, hampir Rp 5.000 sekian triliun,” pungkas Bambang Soesatyo. (msy/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar