Airlangga-Hartarto
Airlangga Hartarto. (foto: detik/ari)

harianpijar.com, JAKARTA – Masih munculnya pasal mengenai pendidikan di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mendapat protes. Di sisi lain, pemerintah berkukuh UU yang baru saja disahkan DPR itu tidak lagi mengatur soal pendidikan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa klaster pendidikan sudah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja saat proses pembahasan.

“Ada beberapa yang masih ada catatan, yaitu terkait dengan perizinan untuk pendidikan. Kami tegaskan untuk klaster pendidikan didrop dalam pembahasan sehingga perizinan pendidikan tidak diatur di dalam RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Tak hanya pendidikan, lanjut Airlangga Hartarto, pendidikan pesantren juga tidak masuk omnibus law UU Cipta Kerja. Dirinya menyatakan UU Cipta Kerja tak mengatur pendidikan.

“Demikian pula terkait dengan pendidikan pesantren (tidak ada di dalam omnibus law UU Cipta Kerja). Jadi tidak ada pengaturan mengenai pendidikan di, perizinan pendidikan di dalam di Cipta Kerja,” kata Airlangga Hartarto.

Baca juga:   Pengamat: Presiden Pernah Sebut Pentingnya Pilkada Secara Langsung

Sebelumnya, protes soal pasal pendidikan di UU Cipta Kerja ini dilontarkan oleh Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka terkejut mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal pendidikan.

“Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja,” ujar Ketua Umum PP PKBTS Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.

Adapun pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65
(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” papar Cahyono Agus.

Baca juga:   Try Sutrisno Sebut UU Ormas Jawaban untuk Hadapi Kondisi yang Menggelisahkan

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan pihaknya telah mencabut klaster pendidikan dari UU Cipta Kerja. Lantas, untuk apa ada Pasal 65 soal pendidikan di UU Ciptaker?

“Klaster pendidikan memang dicabut, ketentuan UU existing-nya memang dicabut. Yang kita usulkan adalah pasal 65 itu adalah ketentuan perizinan berusaha dapat menggunakan izin berusaha UU ini. Maksudnya, ada kata dapat di situ,” tutur Achmad Baidowi saat dikonfirmasi, Selasa, 6 Oktober 2020 malam.

“Dapat itu boleh menggunakan izin berusaha, boleh tidak menggunakan izin berusaha,” imbuhnya. (nuch/det)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar