Azis-Syamsuddin
Azis Syamsuddin. (foto: dok. DPR RI)

harianpijar.com, JAKARTA – Tagar-tagar berbau hinaan yang mengarah ke DPR RI banyak bermunculan di Twitter usai pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menuturkan rakyat tidak perlu memilih lagi partai politik maupun anggota DPR yang tak dipercaya di Pemilu nanti.

Awalnya, Azis Syamsuddin mengatakan munculnya trending cemoohan ke DPR itu sebagai masukan bagi wakil rakyat. Meski begitu, kata dia, keputusan yang diambil di DPR bersifat kolektif kolegial dan bukan keputusan pribadi.

“Kunci dari DPR kita akan maksimal usaha, dan di DPR ini kan kolektif kolegial, tidak ada hierarki komando di sini, kolektif kolegial dari 9 partai. Sehingga majority-nya keputusan ini bukan keputusan personal, keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari 9 partai yang ada di sini,” ujar Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

Azis Syamsuddin tak berkomentar banyak saat disinggung apakah hinaan ini akan berdampak kepada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Hanya saja, menurutnya, rakyat dipersilakan untuk tidak memilih wakilnya di DPR jika merasa tidak percaya lagi.

“Ya kalau nanti tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi dia di dalam parliamentary threshold. Yang menilai kan masyarakat,” ucapnya.

Baca juga:   Menko Airlangga: Pemerintah Tahu Siapa Behind Demo Tolak UU Cipta Kerja!

Terkait gelombang penolakan di masyarakat dan media sosial terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, Azis Syamsuddin menerimanya sebagai masukan. Dirinya juga berbicara soal banyaknya produk UU yang digugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya DPR sebagai masukan bahwa masukan-masukan itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro dan kontra ini kan bukan hanya UU Cipta Kerja aja, seluruh produk UU itu pasti ada pro-kontra. Kalau kita lihat di MK itu yang digugat ada beberapa UU, lumayan banyak, jadi bukan hanya UU Cipta Kerja aja pro dan kontra,” kata Azis Syamsuddin.

“Kalau kita lihat data statistiknya, di MK yang digugat itu hampir 90 persen. Sehingga DPR ya sebagai masukan untuk introspeksi ke depan, baik secara prosedur, secara substansi, sehingga mekanisme dan tatib itu diikuti,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait sosialisasi UU Cipta Kerja, politikus Partai Golkar ini menyerahkannya kepada pemerintah. Menurutnya, beban sosialisasi ada di ranah eksekutif. Di sisi lain, DPR juga akan menyampaikan kepada masyarakat di dapilnya soal capaian kinerja yang telah dilakukan DPR.

Baca juga:   Soal UU Cipta Kerja, PAN Berharap Jokowi Beri Pernyataan yang Teduhkan Semua Pihak

“Gini, beban sosialisasi ada di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Perundang-undangan. Beban DPR dalam mensosialisasikan 30 persen. Karena apa? Karena tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi DPR itu membuat UU bersama pemerintah, mengawasi roda jalannya pemerintahan harus berdasarkan UU,” ujar Azis Syamsuddin.

Sebagaimana diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Pasca pengesahan itu tagar-tagar penolakan pun ramai bermunculan di dunia maya.

Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #tolakruuciptakerja. Tagar-tagar itu bahkan sempat memuncaki trending topic di Twitter. (nuch/det)

 

*Note: Judul berita ini yang sebelumnya “Tagar Hina DPR Bermunculan, Azis Syamsuddin: Kalau Tak Percaya di Pemilu Jangan Dipilih” diubah menjadi “Tagar Hina DPR Bermunculan, Azis Syamsuddin: Kalau Tak Percaya Nanti di Pemilu Jangan Dipilih”. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar