Din-Syamsuddin
Din Syamsuddin. (foto: detik/Indra)

harianpijar.com, JAKARTA – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berbicara soal hadirnya KAMI. Din Syamsuddin mengingatkan bahwa tak perlu melempar ‘ancaman’ karena KAMI bukan kumpulan orang pengecut.

“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat, 2 Oktober 2020.

“Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman, akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepada-Nya,” sambungnya.

Moeldoko sebelumnya menyoroti KAMI sebagai kelompok sekumpulan kepentingan. Dirinya mempersilakan KAMI berpendapat asalkan tidak mengganggu stabilitas politik. Terkait hal itu, Din Syamsuddin pun menjelaskan kepentingan KAMI.

“Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan,” ungkap Din Syamsuddin.

Menurut Din Syamsuddin, kepentingan KAMI antara lain:

(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).
(c). Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

Baca juga:   Mardani Ali Sera Berharap Eks Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Bisa Sepaket Pimpinan MPR

“Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” kata Din Syamsuddin.

Selanjutnya, Din Syamsuddin meminta agar pihak Istana tidak mudah membuat tuduhan kepada KAMI. Din Syamsuddin lantas mempertanyakan apakah kelompok yang dirinya pimpin dinilai memecah belah masyarakat.

“Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?” tanya Din Syamsuddin.

“Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?” imbuhnya.

Baca juga:   Peneliti: Karir Politik Ahok Diprediksi Tidak Akan Redup

Selain itu, Din Syamsuddin juga mempertanyakan apakah kelompok KAMI dinilai keluar batas. Dirinya juga membandingkan antara kelompok KAMI dengan kebijakan pemerintah yang dinilainya menumpuk utang.

“Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk utang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes kesehatan?” pungkas Din Syamsuddin.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menanggapi santai hadirnya KAMI. Meski demikian, dirinya punya pesan untuk KAMI.

“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ujar Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Oktober 2020.

Moeldoko menanggapi pendapat bahwa hadirnya KAMI memanaskan suhu politik di Indonesia. Menurutnya, kehadiran suatu gerakan tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Yang terpenting, dikatakan Moeldoko, KAMI harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik.

“Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” kata Moeldoko. (nuch/det)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar