Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: dok. Humas Kemenko Polhukam)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan otonomi khusus (otsus) Papua akan terus berlaku sejak ditetapkan pada 2001. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang membahas anggaran otsus Papua yang akan diperbarui pada 2021.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada kesalahan narasi terkait otsus Papua. Dirinya menjelaskan otsus Papua akan terus berlaku sejak diputuskan pada 2001.

“Bahwa ada kesalahan narasi di tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua, saya tegaskan tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan,” ujar Mahfud MD dalam konferensi pers virtual, Kamis, 1 Oktober 2020.

Baca juga:   Kaum Radikal Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan otsus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Jadi, kata dia, tidak perlu agenda perpanjangan otsus tersebut.

“Otonomi khusus itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan itu berlaku terus tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana otsusnya. Oleh sebab itu, kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif,” jelasnya.

Baca juga:   Ini Respons Menko Maritim Soal Panglima TNI Ditolak Masuk AS

Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang membahas pendanaan untuk otsus Papua yang akan berakhir pada 2021. Pemerintah, menurutnya, akan melakukan kontrol administrasi yang lebih ketat untuk anggaran otsus.

“Nah kita sekarang bicara dananya karena dana itu menang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan oleh negara untuk otsus itu akan diperpanjang, akan tetapi juga di bawah kontrol administrasi yang lebih ketat sehingga bisa sampai ke masyarakat,” pungkas Mahfud MD. (nuch/det)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar