harianpijar.com, JAKARTA – Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat pada Sidang Umum PBB. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengecam sikap PM Vanuatu tersebut. Menurutnya, pandangan Vanuatu tentang isu HAM itu keliru.
Syarief Hasan mengatakan Papua dan Papua Barat mendapatkan perhatian yang intensif dari pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan sepanjang satu dekade terakhir.
“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan, TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulang kali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan,” ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa, 29 September 2020.
Politikus senior Partai Demokrat ini menilai ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan gerakan separatisme. Dirinya menyebut Vanuatu telah berkali-kali menuding Indonesia terkait pelanggaran HAM.
“Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini,” kata Syarief Hasan.
Dalam setahun ke belakang, Syarief Hasan melihat Vanuatu gencar mengangkat isu HAM yang keliru dan menyesatkan soal Papua. Vanuatu, lanjutnya, pernah menyelundupkan penggerak pembebasan Papua Barat, Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, tanpa sepengetahuan KT HAM PBB.
“Tindakan yang dilakukan Vanuatu dengan terus menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah sah kedaulatan Indonesia dan sikap Vanuatu tersebut yang mencampuri urusan Intern Indonesia adalah telah mencederai hubungan diplomatik kedua negara. Vanuatu telah menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan terkesan mendukung separatis bersenjata yang mengganggu masyarakat di Tanah Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Syarief Hasan juga mengapresiasi tindakan para diplomat muda Indonesia di PBB. Seperti yang dilakukan Sylvani Austin Pasaribu yang membela Indonesia dari tudingan tak berdasar Vanuatu.
“Bagaimana Nara Rahmatia pada tahun 2016, lalu Ainan Nuran pada tahun 2017, Aloysus Selwas Taborat yang merupakan pemuda asli Papua pada tahun 2018, Ray pada tahun 2019, dan terbaru Silvany Austin Pasaribu yang menggunakan hak jawab untuk membela teritorial Indonesia di Sidang PBB harus mendapatkan apresiasi,” ujar Syarief Hasan.
Syarief Hasan mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk lebih aktif dalam melakukan kerja diplomatik khususnya dengan negara kawasan pasifik. Menurutnya, Kemenlu juga harus lebih banyak melakukan antisipasi dan mitigasi isu sensitif, khususnya menyangkut teritorial Indonesia.
Kemenlu harus aktif di forum-forum internasional, khususnya negara-negara kawasan pasifik dalam memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi Papua dan Papua Barat yang telah mengalami banyak kemajuan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita menjaga NKRI sesuai UUD NRI 1945,” pungkas Syarief Hasan. (msy/det)