Mahfud-MD
Mahfud MD.

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal film G30S/PKI yang menjadi polemik belakangan ini. Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melarang ataupun mewajibkan pada setiap orang untuk menonton film tersebut, jadi terserah pada pilihan tiap individu.

“Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’. Silakan saja,” tulis Mahfud MD dalam akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu, 27 September 2020.

Dalam hukum islam, pengertian mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Apabila mengerjakan tidak diberi ganjaran.

Selain itu, Mahfud MD juga mengatakan pemerintah tidak melarang bagi televisi yang akan menyiarkan film G30S/PKI. Hal itu diserahkan pada izin hak siar film tersebut.

“Untuk tv-tv (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri,” sambungnya.

Mahfud MD menyoroti perihal pemutaran film G30S/PKI yang kerap diributkan pada bulan September. Menurutnya, tak perlu menunggu bulan September juga bisa tetap menonton film tersebut.

Baca juga:   Soal Staf Khusus Presiden, Hasto: Proses Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan,” kata Mahfud MD.

Sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik usai sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Kalau nanti film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi,” ujar TB Hasanuddin kepada awak media, Sabtu, 26 September 2020.

TB Hasanuddin mengatakan sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga itu adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Seperti diketahui, perihal film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di dunia perpolitikan Indonesia setelah disinggung Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan perintah nonton film G30S/PKI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” tutur Gatot Nurmantyo dalam channel YouTube Hersubeno Point, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga:   Mahfud MD Sindir 'Tata Kata' Anies, NasDem: Kebijakan DKI Sejalan dengan Instruksi Presiden

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu stasiun televisi swasta, yakni SCTV, pun akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV mengaku memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meski sempat menjadi perbincangan.

“Kita sebetulnya memang sudah dari tahun lalu kita juga menayangkan. Jadi memang SCTV itu sering sekali atau kita mungkin dikenal sebagai TV yang paling sering menayangkan film-film Indonesia. Jadi misalnya kayak kemarin kita sudah tayangin film ‘Dilan’, ‘Gundala’, ‘Milea’, ‘Warkop’, hampir semua film Indonesia yang top, box office itu kita. Nah, di luar dari itu, kan kita juga tayang film-film yang lainlah, misal bentuknya FTV, gitu ya,” ujar Direktur Program SCTV David Suwarto kepada detik, Jumat, 25 September 2020.

“Nah, jadi film G30S/PKI ini salah satu film yang kita lihat sangat diminati penonton,” tambahnya. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar