harianpijar.com, MEDAN – Pemerintah melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menyatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 akan tetap sesuai dengan jadwal, 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada disebut harus dengan protokol kesehatan ketat.
Menanggapi hal itu GNPF Ulama Sumatera Utara (Sumut) yang sudah melakukan gugatan ke PN Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan, mengaku akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda.
“Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih,” ujar Ketua Pokja Pilkada GNPF Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Selasa, 22 September 2020, seperti dilansir dari detik.
Tumpal Panggabean berharap agar Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendak untuk menunda pilkada. Dirinya pun lalu menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada 2020.
“Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan,” sebutnya.
Menurut Tumpal Panggabean, pihaknya akan tetap melakukan upaya agar pilkada ditunda karena kondisi pandemi virus Corona. Dirinya menyebut pilkada ini tetap bisa dijalankan jika vaksin virus Corona sudah ditemukan.
“Cobalah berpikir jernih Pak Presiden, dan seluruh stafnya, dan seluruh stakeholder yang ada. Situasi ini semakin tidak baik, kecuali Presiden, pemerintah, sudah menemukan vaksin dan bisa memberi vaksin kepada rakyat. Ada jaminan. Kalau seperti ini kan tidak ada,” kata Tumpal Panggabean.
Sebelumnya, Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan pelaksanaan pilkada tetap akan berjalan sesuai dengan jadwal. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak konstitusi rakyat.
“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” ujar Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.
Presiden Jokowi, dikatakan Fadjroel Rachman, menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Pasalnya, tidak satu pun negara tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
“Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” pungkasnya. (nuch/det)