harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Terkait hal itu, Partai Gerindra menilai pernyataan Andre Rosiade tersebut masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.
“Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina,” ujar elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.
Meski demikian, dikatakan Sufmi Dasco Ahmad, kewenangan memberhentikan Komut ada di pemerintah. Dirinya mengaku akan menunggu langkah pemerintah terkait hal ini.
“Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
“Jadi saya rasa hal ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah, terutama kita mesti konsentrasi pada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19,” tambahnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah membuat Pertamina gaduh.
“Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” ujar Andre Rosiade kepada awak media, Selasa, 15 September 2020.
Permintaan Andre Rosiade itu tak terlepas dari pernyataan Ahok yang membongkar aib Pertamina. Ahok menyebut direksi Pertamina punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor. (nuch/det)