Andre-Rosiade
Andre Rosiade. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah membuat Pertamina gaduh.

“Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” ujar Andre Rosiade kepada awak media, Selasa, 15 September 2020.

Permintaan Andre Rosiade itu tak terlepas dari pernyataan Ahok soal aib manajemen Pertamina. Pasalnya, menurut Andre Rosiade, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.

“Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan,” jelasnya.

Andre Rosiade menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Dirinya pun lantas menyindir balik Ahok.

Baca juga:   Soal Kabinet, Pakar Hukum: Jokowi Dinilai Terganjal Undang-Undang

“Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini, pernah nggak Pak Ahok… Pak Ahok itu ke kilang itu baru 1 kali, ke Tuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang Pertamina yang lain?” kata Andre Rosiade.

“Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu, ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja? Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana?” tambahnya.

Andre Rosiade mengatakan perbaikan kinerja yang kini ditunjukkan Pertamina bukanlah hasil kerja Ahok. Karena itu, kata dia, untuk perbaikan Pertamina ke depan, lebih baik Jokowi mencopot Ahok.

“Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot saja lah, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi, Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit,” ujar Andre Rosiade.

“Dan kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu kan nggak baik perusahaan, bagi korporasi. Kok komisaris malah bikin gaduh, komut malah memberikan citra negatif. Jadi lebih baik copot saja,” sambungnya.

Baca juga:   Gerindra: Kepulangan Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi dari Prabowo

Untuk informasi, Komisi VI DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional.

Adapun mitra kerja Komisi VI, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sebagaimana diketahui, Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Dirinya menyebut ada direksi yang hobi lobi menteri.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” ujar Ahok dalam video yang diunggah akun YouTube POIN, seperti dilansir dari detik, Selasa, 15 September 2020.

Tak hanya itu, Ahok juga mengumbar permasalahan pada sistem gaji di Pertamina. Dirinya menuturkan gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot.

“Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” tukas Ahok. (nuch/det)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar