Mahfud MD Sindir ‘Tata Kata’ Anies, NasDem: Kebijakan DKI Sejalan dengan Instruksi Presiden

m-ali-nasdem
Ahmad M Ali.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai NasDem tak ingin mempersoalkan terkait kata-kata yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Partai NasDem, kebijakan yang diambil Anies Baswedan sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak mendengar kata total, yang saya tahu Jakarta hari ini melaksanakan PSBB, terus kata total itu saya tidak sempat dengar,” ujar Wakil Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Ali kepada awak media, Senin, 14 September 2020.

“Tapi apapun itu sebenarnya, yang dilakukan pemerintah DKI ini adalah semata-mata upaya untuk bagaimana memutus penyebaran COVID semakin masif. Ini sejalan dengan instruksi presiden untuk mendahulukan kemaslahatan manusia,” imbuhnya.

Baca juga:   Surya Paloh Tak Masalah Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Ahmad Ali menilai PSBB kali ini tidak menutup pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti pada saat PSBB Jakarta di masa awal pandemi.

“Namun kemudian sisi lain, bahwa ada banyak hal yang kemudian dalam kebijakan itu tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, bandara tetap dibuka, kantor diatur pekerjanya, jadi tidak sama dengan PSBB pertama-pertama kemarin yang orang keluar masuk Jakarta dibatasi,” kata Ahmad Ali.

“Artinya interaksi ke antar daerah masih terbuka, ini semata-mata untuk upaya mencegah penyebaran COVID-19,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait PSBB total.

Menurut Mahfud MD, tak ada yang salah dari pengumuman Anies Baswedan tersebut. Dirinya menyebut itu hanya sekadar tata kata.

Baca juga:   NasDem: Infrastruktur di Ibu Kota Baru Harus Dipersiapkan secara Matang

“Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 397 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara,” ujar Mahfud MD dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk ‘Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia’, Sabtu, 12 September 2020. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar