Soroti Kebebasan Idrus Marham, ICW Sebut Vonis 2 Tahun Bui Tidak Beri Efek Jera

Kurnia-Ramadhana
Kurnia Ramadhana. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kebebasan eks Mensos Idrus Marham setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara atas kasus korupsi. Menurut ICW, vonis 2 tahun yang dijatuhkan terhadap Idrus Marham mengecewakan dan tidak akan memberi efek jera.

“Sedari awal ICW sudah kecewa terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi kepada Idrus Marham,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Sabtu, 12 September 2020.

Kurnia Ramadhana mengatakan hukuman penjara 2 tahun tidak akan memberikan efek jera bagi koruptor. Selain itu, kata dia, vonis tersebut juga bukan gambaran keinginan untuk menghentikan korupsi di Indonesia.

“Sudah pasti tidak (beri efek jera), cita-cita untuk dapat menghentikan laju korupsi sebenarnya masih sebatas angan-angan belaka,” sebutnya.

Lebih lanjut, bercermin dari vonis atas Idrus Marham, Kurnia Ramadhana meminta seharusnya Mahkamah Agung menjadikan itu evaluasi terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi.

Baca juga:   KPK: Diduga Melarikan Diri, KPK Minta Polisi Tangkap Miryam S Haryani

Sebab, menurutnya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal hingga pencabutan hak politik kepada pelaku korupsi agar memberikan efek jera.

“Pertama, menjatuhkan pidana penjara yang maksimal. Kedua, memaksimalkan pemberian hukuman berupa uang pengganti. Ketiga, mencabut hak politik (jika terdakwa berasal dari lingkup politik). Keseluruhan ini adalah paket penting untuk dapat memberikan efek jera yang maksimal kepada para koruptor,” kata Kurnia Ramadhana.

Selain itu, Kurnia Ramadhana mencatat, sejak 2005, memang putusan hakim terhadap perkara korupsi tidak pernah berpihak pada pemberantasan korupsi. Terutama tren pada 2019 yang mana rata-rata vonis pidana bagi koruptor hanya berkisar 2 tahun 7 bulan.

“Sejak 2005 memang putusan hakim dapat dikatakan jarang berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, tren vonis ICW pada 2019 menunjukkan bahwa rata-rata vonis untuk para koruptor hanya 2 tahun 7 bulan,” tukas Kurnia Ramadhana.

Baca juga:   Terkait Kasus E-KTP, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Miryam S Haryani

Sebagaimana diketahui, Idrus Marham telah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Awalnya, hakim Pengadilan Tipikor memvonis Idrus dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Kemudian, hukuman Idrus Marham diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara.

Idrus Marham membela diri melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan kasasi Idrus Marham dan memotong hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Di mana pada akhirnya, Idrus Marham bebas pada Jumat, 11 September 2020. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar