harianpijar.com, JAKARTA – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan mayoritas mayarakatnya masih belum memahami bahaya virus Corona. Menurutnya, sebagian masyarakat masih mempercayai teori konspirasi serta mayoritas terdampak secara ekonomi.
Hal itu diutarakan Bima Arya dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk ‘PSBB Lagi?’ pada Sabtu, 12 September 2020. Dirinya menyatakan kajian tersebut didapatkan melalui survei yang dilakukan Pemkot Bogor bersama tim di Lapor Covid dan NGO Singapura.
“Data-data kami menunjukkan bahwa, ini kami baru menemukan survei 21 ribu responden menyebar merata ke seluruh Kota Bogor, bekerja sama dengan teman di Lapor Covid dan NGO Singapura. Satu, mayoritas nggak paham apa itu COVID. Mayoritas warga merasa bahwa jauh dari COVID, sedikit kemungkinan terpapar,” ujar Bima Arya.
Selanjutnya, dikatakan Bima Arya, penguatan protokol kesehatan serta edukasi dapat menjadi solusi guna menekan penyebaran COVID-19. Pasalnya, dirinya menilai banyak masyarakat yang masih belum percaya adanya COVID-19.
Bima Arya menegaskan penerapan lockdown atau PSBB tidak bisa dilakukan jika masih banyak masyarakat yang belum percaya COVID-19. Menurutnya, tugas yang utama adalah melakukan edukasi ke warga.
“Ini PR kita terbesar. Mana bisa kita melakukan kebijakan yang tegas lockdown, sementara persepsinya (banyak yang belum percaya COVID-19), akan ada gejolak. Jadi PR utama kita adalah, kita harus kerjakan PR kita nggak nih, edukasi warga,” kata Bima Arya.
Untuk itu, Bima Arya pun mengungkapkan akan memperkuat edukasi warga melalui Dinas Kesehatan, petugas medis, hingga pemuka agama. Dirinya juga akan menerapkan penguatan protokol Kesehatan di tingkat mikro atau kecamatan.
“Makanya saya perkuat lagi, Dinskes, nggak cukup dinkes, dokter pemerintah, IDI, pemuka agama, ini harus lebih kencang lagi (edukasi). Dari situ baru penguatan protokol kesehatan dari tingkat mikro, tingkat kecamatan,” jelasnya.
Selain itu, Bima Arya menilai penerapan lockdown atau PSBB total terhadap aktivitas ekonomi warga tidak tepat. Terlebih tanpa adanya dukungan logistik yang cukup.
“Dalam kondisi warga seperti ini, tindakan yang melakukan lockdown terhadap aktivias ekonomi warga tanpa cukup resources dan logistik saya kira nggak pas. Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu,” ujar Bima Arya.
Menurut Bima Arya, saat PSBB dilakukan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum tentu cukup untuk membantu perekonomian semua warga. Dirinya menyebut bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga belum tentu selalu ada.
“Warga yang dipaksa untuk di rumah, itu kita bantu ekonominya gimana? APBD Kota Bogor nggak cukup. Provinsi, kementerian komitmen nggak? Kan belum tentu. Jadi banyak yang harus kita hitung,” pungkasnya. (nuch/det)