harianpijar.com, JAKARTA – Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menggelar rapat virtual bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta pejabat di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Rapat itu membahas koordinasi terkait rencana penerapan PSBB secara total di DKI Jakarta.
“Jadi kemarin itu Mas Anies mengajak kita kepada Bodebek bersama Gubernur Jawa Barat Kang Emil untuk rapat online. Mas Anies awalnya menceritakan Jakarta sudah darurat dan Mas Anies bilang harus injak rem. Dan Mas Anies minta masukan kita semua, kita sampaikan kondisi kita juga gawat dan kita ingin berkoordinasi, tetapi kita tanya lebih lanjut PSBB-nya seperti apa?,” ujar Bima Arya dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk ‘PSBB Lagi?’, Sabtu, 12 September 2020.
Dalam rapat tersebut, dikatakan Bima Arya, Anies Baswedan menyatakan masih harus melakukan rapat dengan pemerintah pusat pada Sabtu, 12 September 2020. Menurutnya, masih ada pembahasan yang belum selesai antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat terkait kebijakan PSBB di Ibu Kota.
“Mas Anies bilang Gubernur Jakarta masih harus rapat dengan pemerintah pusat hari Sabtu ini. Jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai, jadi ada yang belum selesai dalam hal teknis dengan pemerintah pusat,” kata Bima Arya.
Sementara itu, masih dalam diskusi, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio merasa yakin kebijakan PSBB total DKI Jakarta merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya mengamati sebelum Anies Baswedan mengumumkan PSBB, Jokowi sempat mengatakan kesehatan hal yang lebih penting.
“Kemarin Gubernur DKI bilang PSBB lockdown itu sebetulnya bukan dari Gubernur sendiri pasti itu pemerintah Presiden. Karena habis rapat kabinet, Presiden mengatakan kesehatan lebih penting, sudah berbalik lagi. Nah sekarang dihajar habis-habisan oleh kabinet, hal ini tidak beres. Harusnya semua saling mendukung,” ucap Agus Pambagio.
Menurut Agus Pambagio, tidak mungkin seorang kepala daerah membuat kebijakan PSBB tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Dirinya yakin keputusan Anies Baswedan adalah permintaan Jokowi.
“Saya yakin beliau dipanggil Presiden, saya tidak tahu, tapi saya yakin. Misalnya, Wali Kota Bogor memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat, suatu hal yang tidak mungkin. Jadi saya yakin Presiden maunya melalui Gubernur,” tukas Agus Pambagio.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB total seperti pada awal pandemi Corona. Keputusan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 9 September 2020.
“Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta. (nuch/det)