Tak Memenuhi Unsur, Bareskrim Polri Tolak Laporan PPM Minang Soal Ucapan Puan Maharani

Puan-Maharani
Puan Maharani. (foto: detik/Tsarina Maharani)

harianpijar.com, JAKARTA – Laporan Persatuan Pemuda Mahasiswa (PPM) Minang terkait ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal ‘semoga Sumbar dukung negara Pancasila’ ditolak oleh Bareskrim Polri. Laporan ditolak lantaran tidak memenuhi unsur.

“Tadi diterima oleh bagian siber dan kriminal umum. Sempat diskusi panjang, ada lucu-lucuan. Orang di dalam menyampaikan, YouTube itu produk jurnalis, Mabes Polri sudah MoU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Mereka tidak menerima laporan kita,” ujar Kuasa Hukum PPM Minang, Khoirul Amin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 4 September 2020.

Khoirul Amin lalu mengungkapkan alasan mengapa laporannya tidak memenuhi unsur. Selain harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers, laporan dengan barang bukti berupa rekaman YouTube tidak menyasar kepada Puan Maharani selaku pembicara dalam video.

Baca juga:   PDIP DKI Usul Anggaran Formula E-Pembangunan JIS Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

“Alasannya, satu itu harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Yang kedua, kalau memang produknya YouTube, yang kita laporkan bukan Puan-nya, tapi yang meng-upload (video ke) YouTube-nya. Ini kan jadi kayak mau mencoba kita mengejar yang upload YouTube itu, tapi Puan-nya lolos. Padahal substansi kita buka itu,” sebutnya.

Kendati begitu, Khoirul Amin menilai soal siapa yang mengunggah video pidato Puan Maharani bukan hal yang menjadi masalah. Menurutnya, video rekaman YouTube dan pemberitaan sejumlah media bisa menjadi bukti permulaan.

“Siapapun yang upload YouTube itu kan nggak masalah. Tinggal bawa bukti permulaan, yang kita bawa portal berita detik sama Jawa Pos. Terus kemudian YouTube sudah kita bawa. Ini mestinya sebagai alat bukti permulaan,” kata Khoirul Amin.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua PPM Minang David mengatakan tidak akan melengkapi laporan polisi tersebut. Pihaknya hanya akan melanjutkan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Baca juga:   Hasto: PDIP Umumkan 44 Calon Kepala Daerah yang Akan Diusung Awal Januari 2020

“Bagi saya di-close (laporannya). Di Bareskrim di-close, apapun bentuknya masuk angin lah. Mau 10 kali balik, mendingan kita langsung ke step berikutnya, ke MKD. Kita close di Bareskrim, kita nggak akan lengkapi, karena nggak bakal lengkap,” ujar David.

Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani yang menyebut ‘semoga Sumbar dukung negara Pancasila’ disampaikan pada saat pengumuman rekomendasi PDIP pada Pilkada 2020, Rabu, 2 September 2020, kemarin. Di sela pengumuman, terselip harapan Puan Maharani untuk Sumbar.

“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!” tutur Puan Maharani, Rabu, 2 September 2020.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” tambahnya. (nuch/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini