Ingatkan Sri Mulyani Soal Utang, Ibas: Jangan Sampai Ada Istilah ‘Besar Pasak daripada Tiang’

ibas
Politisi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang. Ibas meminta bendahara negara mengendalikan utang agar tetap dalam taraf wajar.

“Kami berharap pemerintah tetap mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dan mengharapkan adanya peningkatan efisiensi biaya utang sehingga beban utang kita bisa diperkecil,” ujar Ibas dalam rapat kerja yang dihadiri Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa, 1 September 2020.

Ibas mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi fiskal. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menjalankan strategi kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2021 dilakukan secara ekspansif konsolidatif. Dirinya pun meminta agar hal itu tetap terarah dan terukur.

Baca juga:   Sekjen Partai Demokrat: Diminta Istana Klarifikasi Soal SBY Pinjam Mobil

“Harus terus dilakukan sebagai wujud dan komitmen pemerintah untuk mendukung proses recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal antara penerimaan negara, apakah itu dari sektor pajak dan PNBP, dan seterusnya, dan belanja negara,” kata Ibas.

“Jangan sampai ada istilah ‘besar pasak daripada tiang’. Nanti yang merugi adalah anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan spending-spending (pengeluaran) tapi tidak juga kita memikirkan bagaimana kesehatan dari fiskal kita,” imbuhnya.

Selain itu, Ibas juga berpesan agar peningkatan APBN harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pihaknya menegaskan bahwa jika benar-benar negara ingin bangkit dan ekonominya pulih dipastikan juga kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:   Prioritaskan AHY Jadi Menteri, Demokrat: Pos Manapun Terserah Presiden Terpilih

Fraksi Partai Demokrat, kata Ibas, meminta pemerintah untuk dapat memanfaatkan belanja negara secara optimal dengan melakukan penajaman belanja operasional, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi, redesign sistem perencanaan dan penganggaran, serta transfer ke daerah dan dana desa agar lebih efisien.

“Dan akhirnya Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar RAPBN tahun 2021 tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat,” pungkas Ibas. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar