Hasyo-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: tirto/Lalu Rahadian)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah isu reshuffle kabinet yang dilontarkan Indonesia Police Watch (IPW). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kabar reshuffle yang akurat berasal dari pemerintah, bukan dari pengamat.

“Reshuffle muncul dari Presiden, bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini nanti Pak Jokowi pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol,” kata Hasto Kristiyanto saat konferensi pers, Jumat, 21 Agustus 2020.

Kendati demikian, Hasto Kristiyanto meminta seluruh kader PDIP yang bertugas menjadi menteri di kabinet Jokowi terus bekerja. Dirinya meminta seluruh menteri membantu Jokowi mengurusi masalah khususnya berkaitan dengan pandemi Corona.

“Intinya, seluruh kader PDIP yang ditempatkan sebagai menteri membantu Presiden Jokowi, mereka terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini, khususnya pandemi COVID-19,” jelasnya.

Baca juga:   Jubir PKS: Kami Berharap Perppu KPK Dikeluarkan

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Jika benar Presiden Jokowi sedang merencanakan reshuffle, PDIP yakin itu sudah dipikirkan matang.

“Reshuffle ini hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden Jokowi yang miliki hak prerogatif. Kami meyakini, sekiranya hal tersebut dilakukan sebagaimana pada periode pertama Jokowi-JK saat itu, hal tersebut dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” ujar Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, IPW menyatakan mendapat informasi Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. Menurut IPW, sedikitnya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti. Paling banyak ada 18 menteri yang kena reshuffle.

“Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Agustus 2020.

Baca juga:   Fadli Zon Menilai Rekonsiliasi Merupakan Istilah yang Keliru

IPW mengungkapkan beberapa nama menteri yang disebut akan di-reshuffle. Mulai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Mensos Juliari P Batubara.

Selanjutnya Menteri Kominfo Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Kepala Bulog Budi Waseso. IPW juga menyebut PDIP akan mendapat tambahan pos menteri. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar