gedung-Mahkamah-Agung
Gedung Mahkamah Agung. (foto: dok. tirto)

harianpijar.com, JAKARTA – Perpres 75 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS. Lantas, apa kata MA terkait hal itu?

“Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama,” ujar juru bicara MA hakim agung Andi Samsam Nganro kepada detik, Kamis, 14 Mei 2020.

Baca juga:   Pengamat Nilai Jokowi Tak Harus Bagi-Bagi Kursi Menteri

Lebih lanjut, Andi Samsam Nganro menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dan tidak akan memberi tanggapan. Pasalnya, hal itu merupakan wilayah kewenangan pemerintah.

“Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itu pun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA,” ungkapnya.

Baca juga:   Politisi Gerindra: Empat Penyebab BUMN Jadi Surga Bagi Koruptor dan Presiden Harus Perbaiki

Andi Samsam Nganro meyakini Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek. Sebab, kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya.

“Namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu,” pungkas Andi Samsam Nganro. (nuch/det)

1
Komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
sukiyaki Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
sukiyaki
Guest
sukiyaki

guys ada kabar keren nich,
mau dapatin duit dengan mudah tanpa keluar keringat?
dan bisa jadi jutawan dalam waktu yang tidak lama,
buruan yach ke bola165
jangan ketinggalan untuk menjadi jutawan….