Anies-Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (foto: detik/Soraya Novika)

harianpijar.com, JAKARTA – Tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, dikatakan Menkeu Sri Mulyani, meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Alasannya, kata dia, lantaran keterbatasan dana.

Awalnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga. Hal itu sudah diterapkan pada pemberian bansos gelombang pertama. Namun, untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya.

“Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu,” ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu, 6 Mei 2020.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Baca juga:   Presiden: Negara Kita Sudah Terlalu Banyak Peraturan

Selanjutnya, Mensos Juliari Batubara mengungkapkan bahwa penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Juliari Batubara mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan.

“Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” tutur Juliari Batubara dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu, 6 Mei 2020.

Menurut Juliari Batubara, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI Jakarta. Adapun jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.

Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendy juga ikut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, dirinya mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta imbas pandemi Corona.

Baca juga:   Megawati Heran Ada Sekelompok Orang Yang Tuding PDIP PKI

“Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data,” kata Muhadjir Effendy dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu, 6 Mei 2020.

“Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” sambungnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta belum menanggapi soal pernyataan ketiga menteri tersebut. Kendati demikian, Anies Baswedan pernah menyatakan bahwa 98 persen bansos tersalurkan dengan baik.

“Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4 persen pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi, karena tidak mudah. Hanya 1,6 persen ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan,” ujar Anies Baswedan, Jumat, 1 Mei 2020. (nuch/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of