Ali-Mochtar-Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin. (foto: kompas/Fabian Januarius Kuwado)

harianpijar.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berpendapat tak ada yang salah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Negara.

Menurutnya, Ahok memiliki kualifikasi. Selain itu, hal ini juga merupakan hak prerogatif presiden.

“Kalau presiden nanti memilih Ahok, kenapa ente yang sakit. Kenapa ente yang punya badan gatal-gatal, kenapa ente yang kok naik asam lambung. Jangan dong, segera move on segera, ente kayak orang yang tidak waras itu melihat masalah ini. Ini masalah bangsa,” ujar Ali Mochtar Ngabalin dengan kesan menyinggung pihak yang tidak setuju, di Jakarta Pusat, seperti dikutip dari jpnn, Minggu, 8 Maret 2020.

Baca juga:   Moeldoko: Jokowi Akan Langsung Umumkan Kabinet Baru Usai Dilantik Jadi Presiden

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, selama anak bangsa memiliki prestasi, manajerial yang baik, kepemimpinan yang mumpuni, maka dia punya peluang untuk ditunjuk Presiden Jokowi mengelola Ibu Kota Baru.

Karena itu, dirinya pun meminta masyarakat tidak menyimpulkan keterpilihan seseorang itu berdasarkan kebencian. Ali Mochtar Ngabalin menyebut setiap umat muslim harus berlaku adil menurut Quran.

“Orang itu bukan saja orang Islam. Mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu mau Buddha, jangan karena kita benci kepada seseorang kita berlaku tidak adil,” ungkapnya.

Baca juga:   Soal Pertemuan, Jokowi: Tanyakan ke Pak Prabowo

Menurut Ali Mochtar Ngabalin, apabila orang itu punya kemampuan, maka tidak harus menggunakan pendekatan agama dalam memutuskannya. Dirinya menekankan kembali jangan sampai umat muslim memberlakukan orang secara tidak adil berdasarkan agama.

“Ya, karena dia punya kemampuan. Kan ada Azwar Anas, ada Mas Tumiyana, ada Mas Bambang Brodjonegoro, ada Mister Ahok. Kalau Allah menghendaki, baik presiden memilih salah satu di antara empat orang ini atau mungkin presiden memilih orang lain, ya, kewenangan presiden. Otoritas presiden prerogatif untuk memilih,” pungkas Ali Mochtar Ngabalin. (nuch/jpn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of