Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Agus Yohanes menilai jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly patut dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, selain membuat kegaduhan terkait Harun Masiku, Yasonna juga belum mampu menepati janjinya, yaitu berjanji untuk bersilaturahmi ke warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang sebelumnya bereaksi keras atas pernyataannya yang kontroversial.

“Saya sebagai salah seorang saksi terlibat dalam menjembatani untuk mendinginkan reaksi masyarakat di Tanjung Priok. Agenda silaturahmi sudah direncanakan, 10-11 Februari 2020. Namun, Yasonna Laoly secara sepihak membatalkannya,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu 15 Februari 2020.

Menurut Agus, bahwa Menkumham membatalkan pertemuan dengan warga Tanjung Priok dengan alasan kesibukannya. Bahkan, dirinya tidak bisa menyempatkan hadir dalam acara silaturahim tersebut. Padahal, tokoh masyarakat, pemuka agama maupun lainnya, sudah melakukan pertemuan mempersiapkan acara itu.

Baca juga:   PDIP: Pembatalan UU KPK Harus Lewat Judicial Review Bukan Penerbitan Perppu

“Mereka semua bereaksi atas pembatalan sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM. Warga masih menyesalkan sikap Yasonna meski sudah meminta maaf melalui media massa. Masyarakat bereaksi karena Yasonna membatalkan janjinya. Yasonna dinilai tidak menghargai perasaan warga, sehingga mengeluarkan kecaman,” ujar Agus.

Selanjutnya, ditegaskan Agus, bahwa warga kembali tersinggung atas pembatalan pertemuan secara sepihak tersebut. Selain itu, sebagai seorang pejabat negara, Yasonna dinilai tidak pantas melakukan itu. Karena itu, Yasonna diminta langsung menemui warga di Tanjung Priok.

Selain itu, kinerja Yasonna dinilai tidak lagi sesuai dengan program Nawa Cita yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kinerja Menkumham itu juga mengundang reaksi atas menghilangnya Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap proses PAW anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.

“Menteri Hukum dan HAM itu seharusnya bertanggungjawab dan bukan mencari kambing hitam dengan mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Pejabat negeri yang baik itu langsung mengundurkan diri dari jabatannya bila menemukan kelalaian. Itu dilakukan pejabat negara lain. Namun, pejabat di negeri ini malah tidak mau mengikuti contoh baik pejabat luar,” tegas Agus.

Baca juga:   Tanggapi Demokrat Soal Jatah Menteri, Begini Kata NasDem

Kemudian, Agus juga meyakini Polri akan berhasil meringkus Harun Masiku dari lokasi persembunyiannya. Sehingga, akan terungkap pihak–pihak yang terkait dalam kasus suap yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.

“Kasus Harun Masiku dan dugaan pelecehan terhadap warga Tanjung Priok, persoalan narapidana mengendalikan bisnis narkoba, maupun kerusuhan di rutan maupun lapas, yang sudah terjadi itu sebaiknya dijadikan perhatian oleh Presiden untuk mengevaluasi jabatan Menteri Hukum dan HAM,” tandas Agus Yohanes yang juga Pengamat Kepolisian ini. [elz/rmol]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of