Gayus Lumbuun: Pemerintah Tolak Masuk WNI Eks ISIS demi Keamanan Negara

Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun. (Foto: Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak kembalinya sekitar 600 WNI Eks ISIS untuk menjamin dan demi terjaminnya keamanan negara serta rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Keputusan Presiden Jokowi menolak kembalinya sekitar 600 WNI eks ISIS sudah sangat tepat. Itu kewenangan pemerintah untuk mencegah eks ISIS masuk wilayah Indonesia dari berbagai negara,” kata Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun saat dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.

Menurut Gayus, bahwa terkait hak kewarganegaraan WNI telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Pembatalan Kewarganegaraan.

Baca juga:   Sebelum Terbitkan Perppu, PDIP: Presiden Diminta Temui Pimpinan Parpol

Selain itu, diatur juga dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 28 D UUD 1945, dan Konvensi Internasional tahun 1993.

“Juga diatur tentang tata cara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran berbagai UU dan peraturan,” ujar Gayus.

Selanjutnya, Gayus juga menilai keputusan hukum atas hal-hal tersebut adalah wilayah pengadilan melalui pemeriksaan dalam proses persidangan yang independen dan merdeka untuk memberikan keadilan yang seutuhnya.

Sementara, dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa pekan lalu, memutuskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan ratusan WNI Eks ISIS ke Indonesia.

Baca juga:   Jadi Oposisi, PKS Tidak Bertujuan Jatuhkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan ‘foreign terrorist fighter’ (FTF) ke Indonesia,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurut Mahfud, bahwa keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keamanan bagi ratusan juta penduduk di Indonesia. Sedangkan, dari data terbaru terdapat 689 WNI Eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar