Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi. (Foto:Google).

harianpijar.com, KUPANG – Keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya Warga Negara Indonesia (WNI)  yang tergabung ke dalam jaringan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme, walaupun dengan warganya sendiri.

“Dilihat dari kepentingan bangsa dan negara, pemerintah melarang warga negara Indonesia eks ISIS untuk kembali ke Indonesia, lebih pada pendekatan keamanan (security aproach),” kata Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi saat dikonfirmasi, di Kupang, Kamis 13 Februari 2020.

Menurut Atang, berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap WNI eks ISIS, apakah sebagai sebuah langkah yang tetap dan patut diacungi jempol, atau pemerintah seolah-olah melarang kebebasan berekspresi bagi sekelompok orang yang telah salah dalam memperjuangkan ideologinya.

Selain itu, ISIS sebagai sebuah organisasi jihad dengan gerakan radikalisme dan terorismenya, telah menjadi musuh bersama masyarakat dunia.

Baca juga:   Menko Polhukam Dorong Sejumlah Negara Ikut Mendesak Basis ISIS di Marawi

“Jika WNI eks ISIS diterima kembali sebagai warga negara, maka Indonesia akan dicap sebagai negara yang melindungi warganya yang terlibat dalam organisasi ISIS,” ujar Atang.

Selanjutnya, Atang juga menegaskan, bahwa langkah pemerintah menolak kembalinya warga negara Indonesia eks ISIS, menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme walaupun dengan warganya sendiri.

Karena itu, pesan politik yang bisa ditangkap dari penolakan kembalinya WNI eks ISIS oleh pemerintah, bahwa jangankan warga negara luar, warga negara sendiri saja pemerintah tidak mentolerir apalagi warga negara lain yang terpapar ISIS dan radikalisme.

“Pemerintah memberi pesan kepada publik bahwa radikalisme dalam bentuk apapun tidak boleh berkembang di negeri ini,” tegas Atang.

Lebih lanjut, dijelaskan Atang, bahwa sikap pemerintah dengan menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS harus diberi apresiasi. Namun, dalam tataran demokrasi global, sikap pemerintah bisa dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mengekang kebebasan warga negara.

Baca juga:   Anggota DPR: Tanpa Kita Sadari Sinyal ISIS Sudah Dekat

Pandangan ini, dalam politik “mainstrem” wajar saja, namun kebebasan mesti diletakkan dalam kerangka tidak bebas karena masih ada hak orang lain. Karena, ISIS yang selalu mengembangkan ideologi maut tentu sangat bertentangan nilai kemanusiaan universal.

“Sebab itu, apapun pandangan terhadap sikap pemerintah ini, bagi saya merupakan tindakan arif untuk melindungi warga negara dari ancamanan keselamatannya,” jelas Atang yang juga pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. [elz/ant]

TAG     Akademisi,Universitas Muhammadiyah Kupang,Dr Ahmad Atang MSi,WNI eks ISIS,ISIS

 

https://www.antaranews.com/berita/1294050/akademisi

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of