Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut  tim independen akan segera menyampaikan hasil temuannya, terkait delay time dalam kesalahan informasi mengenai keberadaan tersangka Harun Masiku.

Menurut Yasonna, bahwa hasil temuan tersebut akan disampaikan ke publik.

“Dalam waktu dekat akan kami laporkan,” kata Yasonna saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Selnjutnya, juga ditegaskan Yasonna, bahwa meski tidak menyebut secara pasti kapan waktu hasil temuan tersebut akan diungkap ke publik. Namun, tim independen sudah diberikan batas waktu, yakni 30 hari usai dibentuk.

“Dalam waktu berapa hari lagi nanti. Selambat-lambatnya 30 hari,” ujar Yasonna.

Baca juga:   Hasto Minta Kader Waspada dengan Isu yang Ingin Menjatuhkan PDIP

Seperti diketahui, Menkumham Yasonnal telah mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie terkait kesalahan informasi mengenai keberadaan caleg PDIP Harun Masiku. Bahkan, saat itu Yasonna mengatakan akan bakal membentuk tim independen guna menyelidiki penyebab kesalahan karena adanya keterlambatan atau “delay time”.

Selain itu, “delay time” terjadi disebabkan adanya perubahan sistem di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

“Ada pelatihan staf sehingga pada pelatihan itu data ‘dummy’ masuk ke pusat, tidak dibuat akses ke pusat tetapi karena ada sesuatu, selesai itu kenapa tidak dibuka kembali ‘access’ itu, itu jadi persoalan,” ucap Yasonna.

Baca juga:   Politisi PDIP Sedih, Tak Seharusnya Serang Fisik Jokowi dalam Doa

Kemudian, Yasonna juga mengakui ada kejanggalan dalam sistem tersebut. Karena itu, pihaknya akan mengajak sejumlah lembaga termasuk Ombudsman untuk bersama-sama menyelidiki terkait adanya “delay time”.

“Ada yang janggal, maka saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang tidak percaya, maka saya katakan tim ‘cyber crime’ dari Polri, tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ, tim BSSN yang sangat ahli di situ, dan Ombudsman karena Ombudsman lembaga pengawas birokrasi, mungkin ada yang tidak benar di situ supaya independen, supaya itu betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang Plh,” tandas  Yasonna. [elz/sua]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of