Kritis soal Jiwasraya, Pengamat: SBY Bisa Jadi Pemimpin Oposisi di Pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi pemimpin oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak memiliki oposisi yang mengkritisi kebijkan di DPR.

“Saya melihat kecenderungan Pak SBY ke depan akan mengarak bendera opisisi yang kosong leader-nya ini, dengan cara, pertama sekali menyoal Jiwasraya,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti saat diskusi, di Bogor, Jawa Barat, Minggu 2 Februari 2020.

Menurut Ray, bahwa gelagat mantan Presiden RI itu, untuk menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dimulai dari desakan pembentukan panitia khusus kasus (pansus) dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di DPR.

Bahkan, SBY membaca kekosongan pimpinan oposisi terhadap pemerintah (Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua ini.

“Kalau Pak SBY sudah mengibarkan bendera bahwa dia bergerak di wilayah opisisi, lama-lama partai yang ada di sini (Jokowi), ada satu yang kecewa dengan masalah elementer akan pindah ke kelompok ini (opisisi-red),” ujar Ray.

Selanjutnya, Ray juga menilai sikap SBY yang berdiri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga akan menguntungkan Partai Demokrat. Karena, Partai Demokrat akan menjadi pusat perhatian disebabkan mengambil sikap yang jelas dan akan selalu mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentu saja Demokrat menjadi bahan perbincangan lima tahun ke depan, dan tentu saja secara politik akan untung. Ini menjadi kekuatan baru yang akan berhadapan dengan Pak Jokowi,” ucapnya.

Kemudian, juga ditegaskan Ray, disisi lain bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima tantangan yang cukup kuat untuk empat tahun ke depan. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berhadapan dengan empat kelompok yang perjuangannya telah diabaikan.

Baca juga:   Sehari Sebelum Paripurna, PAN Janji Dukung Pemerintah

Kelompok pertama adalah intelektual, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengenyampingkan kelompok intelektual yang menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Hal tersebut terbukti dan saat ini KPK menjadi lemah setelah dilakukan revisi UU KPK.

Kelompok kedua adalah pekerja atau buruh, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan disukai oleh para buruh jika tetap tidak mendengarkan kritik atas rencana pembentukan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang fokus dalam isu demokratisasi, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama periode pertamanya mengabaikan sejumlah tuntutan yang disampaikan sejumlah LSM.

Selanjutnya kelompok keempat, adalah kelompok mahasiswa, disinyalir kelompok mahasiswa ini akan terus memberikan tekanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan, perlawanan mahasiswa ini bisa dilihat ketika aksi #ReformasiDikorupsi akhir September 2019 lalu.

“Ada empat kelompok yang kalau bersatu dengan isu yang berbeda, ini tentu saja menjadi satu hadangan yang kuat. Oleh karena itu, bisa kita pahami kalau Pak Jokowi sekarang agak mendekat kepada partai dan juga tentara serta polisi,” tegas Ray.

Sementara, menurut peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi, bahwa sejak awal memimpin pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menutup ruang untuk hadirnya kelompok oposisi.

“Jadi tidak ada satu kekuatan politik manapun yang diberikan ruang jadi kekuatan politik penyeimbang,” kata Yusfitriadi.

Baca juga:   Jokowi Sebut Komposisi Kabinet Sudah Final, Begini Kata Wakil Sekjen PKB

Dicontohkan Yusfitriadi, bahwa ketika partai politik pendukung pemerintah menguasai kursi pimpinan di legislatif, baik DPR, MPR, hingga DPD. Karena, ketua DPR Puan Maharani berasal dari PDIP, Ketua MPR Bambang Soesatyo dari Partai Golkar dan Ketua DPR La Nyala Mataliti adalah pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

“Terus kekuatan faksi politik mana yang kemudian jadi penyeimbang,” ujarnya.

Selanjutnya, ditegaskan Yusfitriadi, bahwa yang paling mengagetkan adalah ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga bergabung dalam koalisi pemerintah. Diketahui, Prabowo Subianto merupakan lawan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil merangkul Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra untuk masuk dalam koalisi pemerintah. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu pun dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Ini berpotensi yang luar biasa untuk kembali memunculkan kekuatan pemerintahan yang oligarki. Sekarang kemudian sudah terlihat tanda tanda itu, ketika pemerintahan oligarki, maka model pemerintahan otokrasi kemudian tidak bisa terhindarkan,” tegas Yusfitriadi.

Sedangkan diketahui, pada periode kedua ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menguasai enam partai politik di DPR, antara lain PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, dan Gerindra. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menguasai 60 persen lebih kursi di DPR.

Karena itu, kekuatan pemerintah di parlemen lebih dominan dibandingkan dengan partai di luar koalisi pemerintah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar