Soal Pemberantasan Korupsi, Pengamat: Jokowi-Ma’ruf Harus Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq. (Foto:Google).

harianpijar.com, PURWOKERTO – Pengamat politik yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama terkait dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Karena Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo-red.) menjabat di periode kedua, ekspektasi masyarakat menjadi lebih tinggi sebab Pak Jokowi tinggal melanjutkan pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya,” kata Sabiq saat dikonfirmasi, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat 31 Januari 2020.

Menurut Sabiq, bahwa dalam kenyataannya ekspektasi itu belum terpenuhi di 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, karena memang tidak ada prestasi yang terlihat menonjol.

Baca juga:   Soal Pertemuan dengan Jokowi, Sandi: Pak Prabowo Akan Atur Segera

“Yang jelas beban yang dirasakan masyarakat makin berat. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, misalnya, dirasakan sangat membebani,” ujar Sabiq.

Selanjutnya, ditegaskan Sabiq, ada juga tambahan beban terkait dengan tarif tol yang naik dan nasib honorer yang tidak jelas.

Selain itu, satu hal yang sudah pasti mengecewakan masyarakat adalah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Apa yang dulu dikhawatirkan publik dan selalu ditepis oleh pemerintah dan DPR ternyata terbukti. UU tersebut berdampak negatif karena melemahkan KPK,” tegas Sabiq.

Baca juga:   Begini Respons Terbaru Sekjen PAN Soal Nasihat 'Rabun Ayam' Amien Rais

Lebih lanjut, Sabiq menjelaskan, bahwa dalam kasus Harun Masiku saat ini, UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut menyulitkan gerak KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Karena, prestasi yang jelek dalam pemberantasan korupsi tersebut bisa menghapus capaian-capaian baik yang pernah dikerjakan pemerintah, belum lagi kebijakan-kebijakan investasinya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin harus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama terkait dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi,” jelas Sabiq. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar