Beberkan 9 Alasan, Kurnia: ICW Minta Presiden Jokowi Untuk Mencopot Yasonna Sebagai Menkumham

menkumham_yasonna_laoly
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dari jabatannya, karena dinilai sejumlah kebijakan yang pro-koruptor.

Menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana,  bahwa setidaknya ada sembilan alasan pencopotan menteri yang merupakan kader PDIP itu.

Pertama, Menkumham Yasonna H Laoly memberikan informasi sesat soal keberadaan kader PDIP yang jadi tersangka kasus suap Pergantian Antar-waktu (PAW) Anggota DPR, Harun Masiku. Pada 16 Januari, Yasonna menyebut Harun Masiku ada di luar negeri sejak 6 Januari.

Namun, Ditjen Imigrasi Ronny F Sompie mengakatakan dan membenarkan informasi bahwa Harun Masiku telah kembali dari Singapura pada tanggal 7 Januari 2020.

“Atau satu hari sebelum kejadian operasi tangkap tangan oleh KPK,” kata Kurnia melalui siaran persnya, Jum’at 31 Januari 2020.

Kedua, Menkumham Yasonna H Laoly, hadir dalam konferensi pers tim hukum PDIP yang mempersoalkan langkah KPK berupaya menyegel kantor DPP PDIP terkait kasus Harun Masiku.

Bahkan, saat itu Yasonna juga berdalih bahwa kehadirannya bukan sebagai Menkumham, melainkan sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDIP.

“Bagaimana pun secara etika kehadiran Yasonna tidak dapat dibenarkan, bahkan potensi konflik kepentingan yang bersangkutan amat kental,” ujarnya.

Ketiga, Yasonna menyetujui revisi UU KPK yang muatannya melemahkan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi. “Sering kali pernyataan Yasonna menegaskan sikapnya untuk mendukung revisi UU KPK,” ucap dia.

Keempat, Menkumham Yasonna H Laoly juga menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Aturan itu sendiri didorong untuk diterbitkan demi mencegah pelemahan komisi antirasuah akibat pengesahan UU KPK terbaru di DPR.

Baca juga:   Soal Info Harun Masiku, Dua Politisi Demokrat Akan Datangi PTIK

“Pernyataan (Yasonna-red) itu tentu tidak tepat dikeluarkan oleh seorang Menteri, sebab bagaimana pun kewenangan Perppu itu ada pada Presiden,” ucap Kurnia.

Selanjutnya, yang kelima, Menkumham Yasonna H Laoly juga tidak mampu mengelola lembaga pemasyarakatan (Lapas). Contohnya, kasus suap yang menjerat eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan pelesiran warga binaan lapas itu, Setya Novanto dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Potret buruk pengelolaan Lapas masih terjadi dan belum mampu diselesaikan oleh Yasonna,” tuturnya.

Kemudian keenam, Yasonna juga ingin mempermudah pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu, PP itu sendiri memiliki syarat remisi bagi napi kasus korupsi berupa status justice collaborator atau saksi pelaku.

Ketujuh, Menkumham Yasonnal H Laoly juga melonggarkan aturan pembebasan bersyarat untuk napi kasus korupsi, yakni dengan cara berupaya merevisi UU Pemasyarakatan lewat ketentuan yang menghapus rekomendasi penegak hukum untuk menilai kelayakan napi mendapatkan pembebasan bersyarat itu.

“Yasonna berencana untuk memudahkan narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat,” ucap Kurnia.

Kedelapan, Menkumham Yasonna juga menyetujui pengurangan hukuman tindak pidana korupsi melalui revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sementara, pada RKUHP, masa pidana untuk koruptor minimal dua tahun. Sedangkan, pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman minimalnya 4 tahun penjara.

“Di tengah minimnya efek jera bagi pelaku korupsi maka kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan semangat pemberantasan praktik korupsi,” kata Kurnia.

Baca juga:   Puan Jadi Ketua DPR? Politikus PDIP: Nanti Ibu Ketum yang Sampaikan

Kesembilan, ditegaskan Kurnia, Menkumham Yasonna H Laoly pernah disebut-sebut sebagai pihak yang menerima aliran dana terkait dalam proyek pengadaan e-KTP. Saat itu, Yasonna masih berstatus anggota DPR.

Bahkan, nama Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) ikut terseret berdasarkan sidang dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto.

“Hal ini tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa KPK. Yasonna diduga menerima sebesar USD84 ribu,” tegas Kurnia.

Sementara, menurut Menkumhan Yasonna Laoly, bahwa saol keberadaan Harun Masiku, dirinya hanya mendapatkan informasi dari anak buahnya. Karena itu, dirinya mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

Selain itu, soal revisi UU KPK, Menkumham Yasonna Laoly mengklaim perundangan itu tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, terkait upaya mempermudah pemberian remisi dan bebas bersyarat napi korupsi, Menkumham Yasonnal laoly juga menyebut itu merupakan hak terpidana.

Selanjutnya, tentang lapas, Menkumham Yasonna Laoly mengaku ada masalah over-kapasitas yang menyulitkan kontrol pihaknya serta menyalahkan Setya Novanto yang mengakali prosedur demi pelesiran. Bahkan, dirinya juga meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menindak pungli di lingkungan penjara.

Sedangkan, mengenai aturan pemidanaan kasus korupsi di RKUHP, pihak pemerintah menyebut yang berlaku nanti tetap UU Tipikor sebagai perundangan yang lebih khusus.

Seperti diketahui, dalam kasus e-KTP, Menkumham Yasonna sejauh ini tidak termasuk pihak yang terbukti menerima aliran dana proyek tersebut. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar