Bima Arya: PAN Akan Tentukan Sikap Politik ke Jokowi-Ma’ruf di Kongres

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiharto. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa salah satu agenda pembahasan di Kongres ke V PAN yakni terkait posisi politik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Selain itu, Kongres ke V PAN sesuai rencana akan diselenggarakan pada 10 hingga 12 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Kami akan melakukan pembahasan, analisis, dan menetapkan posisi partai kami dalam perjalanan pemerintahan ke depan, kami akan menetapkan posisi PAN dalam konteks tata kelola politik pemerintahan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya, di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

Menurut Bima Arya, bahwa terkait pemilihan ketua umum (ketum) PAN periode 2020-2025, dinamika semakin kuat dan setiap kader PAN memiliki dukungan yang berbeda-beda. Namun, diyakini semua kader akan tetap kompak dan semakin dewasa berdemokrasi.

Baca juga:   Tanggapi Soal UU Cipta Kerja Salah Ketik, Arteria Dahlan: Saya Curiga Ada Motif Memperkeruh

“Kami menikmati itu, merayakan itu sebagai keindahan demokrasi di tubuh PAN,” ujar Bima.

Sementara, menurut Ketua Panitia Pengarah Kongres ke V PAN, Eddy Soeparno, bahwa keputusan terkait waktu dan lokasi penyelenggaraan tersebut diambil dalam rapat harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu 29 Januari 2020 lalu.

Selain itu, sejumlah nama sudah dipilih untuk menduduki jabatan di panitia pengarah dan panitia pelaksana. Bahkan, di panitia pengarah, dirinya akan didampingi Saleh Daulay sebagai sekretaris.

Baca juga:   Tjahjo Kumolo: Ditugaskan atau Tidak, Saya Tetap Loyal pada Presiden dan Ibu Ketum

Kemudian, Eko Hendro Purnomo akan menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana dengan didampingi Yahdil Harahap sebagai sekretaris.

Selanjutnya, dijelaskan Eddy, bahwa jumlah pemilik suara yang akan diperebutkan dalam pemilihan ketum PAN 2020-2025 adalah sebanyak 590 yang terdiri dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW), 514 dewan pimpinan daerah (DPD), serta hak suara ketua, sekretaris jenderal, dan bendahara umum.

“514 DPD ketua yang memiliki hak suara. Tiga suara DPP, ketum, sekjen, bendum, majelis pertimbangan pusat (MPP) satu suara, sayap partai, dan perwakilan luar negeri,” jelas politisi Partai Amanat Nasional itu. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar