SBY: Dugaan Aliran Dana Jiwasraya ke Pemilu 2019 Perlu Diusut

Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat menyarankan agar ada pengusutan uang dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang digunakan untuk kepentingan pemilihan umum (Pemilu) 2019, hingga mengalami masalah keuangan. Karena, hal itu merupakan salah satu dari tujuh area yang perlu diinvestigasi.

“Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?” kata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Facebooknya, Senin 27 Januari 2020.

Menurut SBY, bahwa investigasi penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karena itu, perlu dijawab dengan mengusut tuntas tentang dugaan aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik.

“Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu,” ujar SBY yang juga mantan Presiden RI ini.

“Baik yang mengalir ke partai politik tertentu mau pun tim kandidat presiden,” lanjutnya.

Selanjutnya, SBY juga menegaskan, bahwa investigasi mengenai dugaan aliran dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Karena, jika masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Bahkan, nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tetap terjaga.

Baca juga:   Sebut Moeldoko Tak Terpikir Jadi Ketum Demokrat, Jhoni Allen: Kami yang Datang Meminang

“Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” tegas SBY.

Lebih lanjut, dijelaskan SBY, bahwa dulu dirinya juga dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, semua itu tidak terbukti.

Selain itu, SBY juga mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century.

Kemudian, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyarankan perlu ada investigasi untuk menjawab 7 pertanyaan mengenai masalah keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pertama, Seberapa banyak kerugian yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut SBY, perlu ditelusuri lebih mendalam apakah benar Rp13,7 triliun sesuai dengan yang diucapkan Kejaksaan Agung atau lebih dari itu.

Kedua, alasan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jebol.

Hal ini perlu diselidiki secara komprehensif penyebab Jiwasraya mengalami masalah keuangan. Penempatan dana investasi perusahaan pada saham-saham berikinerja buruk atau ada penyebab lain.

Baca juga:   Pakar Minta Pendukung Jokowi dan Prabowo Terima Apapun Keputusan MK

Ketiga, pelaku sejauh ini, ada 5 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung.

Karena itu, dikatakan SBY, perlu ditelusuri pula aktor intelektualnya jika memang ada.

“Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang. Keempat, ihwal dugaan aliran dana mengalir untuk kepentingan Pemilu 2019,” ujar SBY.

Kelima, jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

SBY menilai ini penting dilakukan. Jika tidak, bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi negara.

Keenam, dugaan kaitan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dengan perusahaan BUMN lainnya.

SBY merujuk pada masalah keuangan PT Asabri. Menurut SBY, perlu ditelisik lebih mendalam jika memang ada kesamaan motif penyebab masalah keuangan.

“Kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para ‘arsitek’ yang bekerja di belakangnya,” ucap SBY.

Ketujuh, solusi. Bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelaku, penyehatan kembali keuangan korporat, serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. [elz/cnn]

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar