Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk tim gabungan untuk mengungkap keberadaan politisi PDIP Harun Masiku yang terlibat dugaan kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Dengan ini Inspektorat Jenderal akan membentuk tim gabungan yang bersifat independen,” kata Jhoni saat dikonfirmasi, di Kantor Kemenkum dan HAM, di Jakarta Jumat, 24 Januari 2020.

Menurut Jhoni, bahwa pembentukan tim gabungan didasarkan pada perintah Menkumham Yasonna Laoly. Selain itu, tim gabungan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

Baca juga:   Disebut Berada di Indonesia, Ali Fikri: KPK Berharap Harun Masiku Segera Ditangkap

“Tujuan dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia,” ujar Jhoni.

Selanjutnya, ditegaskan Jhoni, bahwa saat ini Irjen Kemenkumham tengah melayangkan surat pada pihak terkait. Karena itu, diharapkan awal pekan depan sudah bisa bergerak. Selain itu, hasil kerja tim nantinya akan disampaikan secara terbuka.

Baca juga:   KPK Respons FPI: Ali Fikri: Kita Bekerja Sesuai Hukum dan Bukan Permintaan

“Senin-selasa sudah mulai action,” tandas Jhoni.

Sedangkan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan politikus PDIP Harun Masiku sebagai tersangka dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu, Harun Masiku juga diduga terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. [elz/med]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of