harianpijar.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 daerah, diharapkan tidak diwarnai dengan isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta juga hoaks.
“Kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu SARA, tidak ada lagi hoaks, atau juga soal etnis karena itu bisa menjadi sumber konflik,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat dikonfimrasi, di Kantor Wapres Jakarta, Rabu 22 Januari 2020.
Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa untuk menghindari terjadinya konflik akibat SARA dan hoaks dalam Pilkada, ada sanksi yang diberikan bagi para pelaku.
Karena itu, diharapkan kalangan elite yang terlibat dalam kontestasi Pilkada 2020 juga tidak memprovokasi dan mendorong pemilu damai.
“Saya kira di kalangan elite juga sudah mulai terbangun bahwa semua itu NKRI, sehingga tidak ada lagi isu SARA. Untuk penangkalannya nanti perlu ada sanksi yang diberikan,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Selanjutnya, Wakil Presiden Ma;ruf Amin juga menegaskan, bahwa pemberian pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu dilakukan supaya terbangun komunitas yang rukun dan berkarakter.
Selain itu, pendidikan tersebut bisa berasal dari lembaga pendidikan formal maupun melalui diskusi di berbagai forum agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu terkait SARA.
“Kita sudah mulai dengan berbagai dialog baik di nasional maupun daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu soal SARA, hoaks dan etnis,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sementara, menurut rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 digelar pada 23 September secara serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. [elz/ant]