Wamenlu: Indonesia Tolak Nego dengan China Terkait Kisruh di Perairan Natuna

Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia posisinya sudah jelas dan diakui hukum internasional terkait perairan Natuna di Kepualauan Riau, sehingga tidak perlu bernegosiasi lagi dengan China terkait kisruh yang terjadi di perairan Natuna ini.

“Tidak ada negosiasi. Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan untuk bernegosiasi (dengan China) tentang kawasan ZEE Indonesia,” kata Mahendra usai rapat bersama dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla RI terkait isu Natuna, pada Senin 20 Januari 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Mahendra, bahwa Natuna masih menjadi sorotan terutama setelah puluhan kapal China yang dikawal coast guard Negeri Tirai bambu menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna sejak Desember lalu.

Baca juga:   Selain Makanan Biasa, 8 Produk Aneh Ini Dijual di Supermarket China, Ada Buaya Juga!

Selain itu, meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan China itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Bahkan, Indonesia telah melayangkan nota protes, namun China menegaskan memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah Laut China Selatan itu.

Namun, Indonesia tidak akan menerima jika kapal-kapal asing, termasuk kapal China, masih menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia terutama di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Baca juga:   Menko Polhukam: China Tidak Punya Hak Klaim Perairan Natuna

“Itu kepasitannya perlu dilihat dari pihak China, dari pihak kami, kami tidak terima,” ujar Mahendra.

Sementara diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertekad meningkatkan pertahanan RI dan memoderinasi alutsista negara untuk menghalau negara-negara lain yang melanggar dan masuk ke wilayah Indonesia.

Dijelaskan Prabowo, bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar sehingga perlu upaya khusus menjaganya dengan salah satunya melalui investasi alutsista.

“Meningkatkan pertahanan tentunya ya kita perlu modernisasi Alutsista, kita memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuan. Kita menegakkan kedaulatan kita,” jelas Prabowo yang juga Ketua Partai Gerindra ini. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar