Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyebut KPK tidak mempermasalahkan keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berada didalam Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menindaklanjuti kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Seperti diketahui, dalam kasus itu KPK menetapkan calon legislatif PDIP Harun Masiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka.

“Adalah hak semua orang untuk bergabung dengan tim apa pun namanya. Namun, KPK tidak akan masuk ke wilayah perdebatan soal itu,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu 19 Januari 2020.

Menurut Ali Fikri, dirinya enggan berkomentar lebih banyak saat disinggung mengenai potensi konflik kepentingan terhadap penanganan perkara. Karena itu, KPK tetap fokus terhadap penanganan perkara yang sudah masuk ke tahap penyidikan dengan empat tersangka.

Baca juga:   Ingatkan Pejabat, Komnas HAM: Ada Banyak Orang dengan Celana Cingkrang atau Cadar Tak Radikal

“KPK penegak hukum, bicaranya ya soal hukum. Penyidik sedang bekerja untuk melengkapi berkas perkaranya,” ujar Ali Fikri.

Selanjutnya, ditegaskan Ali, bahwa KPK sama sekali tidak khawatir terhadap keberadaan Tim Hukum PDIP dalam kasus yang kini tengah disidik lembaga antirasuah itu.

“KPK dalam bekerja selalu mengedepankan aturan hukum yang ada dan menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga, saya kira tidak perlu dikhawatirkan soal adanya tim hukum tersebut,” tegasnya.

Sementara, menurut Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, kehadiran politikus PDIP (Yasonna-red) tersebut dalam agenda konferensi pers Tim Hukum dapat membuat perspektif di masyarakat mengenai intervensi dalam penegakan hukum.

Pasalnya, Yasonna merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di pemerintahan Presiden Joko Widod (Jokowi).

Baca juga:   Peneliti ICW: Sejak 2015 Ada 6 Kasus Suap Libatkan 23 Oknum BPK

“Pandangan negatif yang tak bisa dihindari,” kata Ray dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Januari 2020 pekan lalu.

Sedangkan informasi terbaru, Tim Hukum PDIP telah melaporkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait pekerjaan yang dilakukan pada pekan lalu di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Menurut I Wayan Sudirta, Koordinator Tim Hukum PDIP mengatakan Tim KPK telah melanggar hukum lantaran ingin menggeledah kantor partai tersebut. Sebab, penindakan itu semustinya dibekali dengan surat izin dewan pengawas.

“Pertanyaannya betul enggak itu surat penggeledahan dalam bentuk izin dari dewan pengawas seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019,” kata Wayan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020 lalu. [elz/cnn]

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar