arsul-sani
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut kegagalan upaya penggeledahan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak lantas karena keberadaan UU KPK baru, yang dituding sebagian pihak melemahkan.

“Jangan dianggap UU Nomor 19 itu telah melemahkan KPK. Faktanya kan gini, apa yang terjadi itu kan situasi tertentu yang ada di lapangan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani, di Komplek DPR/MPR, Selasa 14 Januari 2020.

Menurut Asrul, UU KPK tersebut bahkan memuluskan penggeledahan yang tetap berlangsung di kantor Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Diketahui, Wahyu Setiawan merupakan salah satu tersangka yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru ini.

Baca juga:   Djan Faridz: Pasangan Ahok-Djarot Sangat Pro Islam

Selain itu, tudingan pelemahan KPK tidak bisa dijadikan argumen dalam insiden ini, kecuali kendala ditemukan di semua lokasi penggeledahan. Namun, Asrul juga enggan mengiyakan perdebatan terkait kendala penggeledahan karena belum adanya surat izin dari Dewan Pengawas KPK.

“Kan sudah dijelaskan oleh komisioner KPK. Bahwa mereka datang ke sana bukan untuk menggeledah memang. Hanya untuk memasang KPK line,” ujar Arsul yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sementara sebelumnya, sejumlah anggota Polsek Menteng terlihat masuk dan keluar Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 9 Januari 2020  pagi.

Selain itu, aktivitas di Kantor DPP PDIP pada Kamis 9 Januari 2020 meningkat seiring beredar kabar terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat 2 anggota kader PDIP yang disebut-sebut merupakan staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga:   GP Ansor: Karena Beda Sikap Politik, Kondisi Kebangsaan Saat Ini Memprihatinkan

Sedangkan, menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, bahwa sejak awal pihaknya memang tidak berniat menggeledah, tetapi hanya menyegel. Karena, penyegelan dilakukan untuk mengamankan lokasi terlebih dahulu.

Selain itu, penggeledahan juga harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu.

“Sebetulnya tim penyelidik ini, tim lidik teman-teman tadi itu, hanya ingin mengamankan lokasi jadi model police line, tapi ini KPK line,” kata Lili dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020 lalu. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of