Masinton-Pasaribu
Masinton Pasaribu. (foto: dok. Media Indonesia)

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, bahwa kedatangan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis 9 Januari 2020 lalu, sebagai motif politik.

Menurut Masinton, Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kegiatan lapangan Tim Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan.

“Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Minggu 12 Januari 2020.

Selanjutnya, Masinton juga menegaskan, PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum.

“PDI Perjuangan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tegas Masinton.

Baca juga:   Jika Masuk BUMN, NasDem dan PKS Minta Ahok Patuh Keluar PDIP

Kemudian, Masinton juga menjelaskan, bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Lili saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020 lalu.

Selain itu, Lili menegaskan, bahwa saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, Tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap.

“Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model ‘police line’ tetapi ‘KPK line’ dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” tegas Lili.

Baca juga:   Hidupkan Kembali GBHN, Pakar: Tidak Relevan Jika Sebatas Koordinasi Pusat dan Daerah

Selain itu, dikatakan Lili, Tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP tersebut.

“Tetapi ‘security’ kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan ‘KPK line’ di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” ujar Lili.

Sedangkan diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap penetapan anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) 2019-2024.

Kemudian sebagai penerima, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Sementara diketahui, Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) mengantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. [elz/ant]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of