harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersikap bahwa persoalan kedaulatan bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan.
Hal tersebut di sampaikan Megawati terkait konflik dengan China tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
“Saya sebagai ketua umum PDIP mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan,” kata Megawati dalam Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.
Menurut Megawati, bahwa politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia bukan mengambil sikap netral dan cuma jadi penonton terhadap peristiwa di dunia.
“Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, berpendirian,” ujar Megawati.
Selanjutnya, dijelaskan Megawati, bahwa prinsip adalah aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Serta aktif dalam persahabatan dengan segala bangsa dan memperjuangkan lenyapnya penindasan terhadap bangsa manapun.
“Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi luar negeri, yang lagi-lagi dimulai dari riset nasional kita,” jelasnya.
Karena itu, Megawati yakin prinsip tersebut sudah dipegang teguh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi isu Natuna.
“Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini sudah dipegang teguh oleh presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menangani persoalan di perairan Natuna,” tandas Megawati. [elz/mer]