Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: dok. Poskotanews)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa ada kepentingan tertentu yang ikut mem-framing kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dimana seolah-olah dirinya terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Hasto, dirinya merasa ada yang menggiring opini bahwa dirinya telah menerima dana dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai.

“Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan,” kata Hasto menanggapi kasus OTT Komisioner KPU yang diduga melibatkan staf kesekjenan PDI Perjuangan, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

Selanjutnya, Hasto juga menegaskan, bahwa ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni itu Staf Kesekjenan ditangkap.

“Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni,” tegas Hasto sambil menunjuk Doni yang berada disampingnya.

Lebih lanjut, Hasto memastikan partainya dalam melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak sembarangan, apalagi didasari lobi-lobi politik.

Baca juga:   Pengamat: PDIP Miliki Nilai Tawar dan Daya Tarik Tinggi dalam Pilkada 2020 Mendatang

“Tugas DPP partai termasuk saya sebagai sekjen adalah menjalankan berdasarkan keputusan dari MA, judicial review yang kami lakukan pada akhirnya menyerahkan kepada parpol,” ujar Hasto.

Sementara, dikatakan Hasto, bahwa sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dirinya bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.

“Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik satyameva jayate bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang,” kata Hasto dalam menyikapi hal tersebut.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu, KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu ATF, caleg DPR dari PDIP, HAR serta seorang swasta bernama SAE sebagai tersangka.

Sedangkan Komisoner KPU Wahyu Setiawan diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu (PAW).

Dalam konstruksi, KPK menjelaskan bahwa pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Baca juga:   Andi Arief: Kami Dengar Megawati Tolak Demokrat Masuk Koalisi

“Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.

Kemudian, gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. Bahkan, MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar-waktu.

“Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut,” katanya.

Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas yang juga adik dari mendiang Taufik Kiemas.

Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

“SAE menghubungi ATF dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR sebagai PAW,” tandas Lili Pintauli. [elz/ant]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of