Fadli Zon: Pemerintah Diminta Kerahkan Kekuatan di Perairan Natuna

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadl Zon menyebut bahwa pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum di Perairan Natuna Utara dengan mengerahkan kekuatan dan patroli di wilayah tersebut.

Menurut Fadli Zon, kalau Indonesia tidak melakukan langkah tersebut artinya tidak melakukan langkah de facto menguasai wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

“Kalau kita tidak melakukan secara de facto menguasai wilayah perairan yang merupakan wilayah ZEE yang sudah disepakati UNCLOS maka sulit menghindari adanya pencurian ikan dan masuknya kapal-kapal yang secara ilegal berlalu-lalang di sana,” kata Fadli saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

Baca juga:   Sebut PDIP Sama dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polisi

Lebih lanjut, Fadli menegaskan, satu-satunya cara adalah mengerahkan kapal-kapal Indonesia di wilayah Perairan Natuna Utara. Karena, perairan Natuna sudah jelas posisinya yaitu merupakan hak Indonesia dan Pemerintah Indonesia¬† tidak mengakui “nine dash line” yang diklaim sepihak oleh Pemerintah China.

“Tapi kelihatannya kita secara de facto tidak mempunyai kekuatan di wilayah laut kita sendiri sehingga dimasuki kapal-kapal asing termasuk yang paling mencolok di wilayah Natuna dengan China meskipun kita bukan negara yang ikut klaim atau non-claimed country,” tegas Fadli.

Selain itu, Fadli juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus memiliki peran yang cukup besar karena wilayah Indonesia, 3/4 adalah lautan.

Baca juga:   Absen Rapat Banjir di DPR, Anies: Saya Tadi Kirim Wakil

Bahkan, menurutnya Bakamla harus dilengkapi dengan peralatan yang canggih untuk mengamankan wilayah laut, salah satunya drone untuk memudahkan pengamanan wilayah laut.

“Misalnya saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja, mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak sejauh 200-300 kilometer,” ujar Fadli Zon yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Sementara, Fadli Zon juga menilai Indonesia bisa menempatkan drone tanpa awak tersebut di sekitar perairan Natuna. Bahkan, bisa dilengkapi dengan senjata yang mampu menembak dengan jarak 4-5 kilometer dari atas. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar