Enggan Komentar, Menag Serahkan Kasus Sudarto ke Proses Hukum

Fachrul-Razi
Fachrul Razi. (foto: detik/Isa Mawardi)

harianpijar.com, JAKARTA – Menag Fachrul Razi menyatakan kasus aktivis Sudarto yang menjadi tersangka lantaran posting-an larangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sudah masuk ranah hukum. Untuk itu, kata dia, biar penegak hukum yang berbicara soal kasus tersebut.

“Kan sudah masuk ke ranah hukum, jangan Bapak komen lagi. Biar (penanganan) hukum,” ujar Fachrul Razi di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.

Lebih lanjut, Fachrul Razi mengungkapkan bahwa tidak berpikir untuk melakukan mediasi terkait kasus ini. Dirinya bahkan mengaku tidak terlalu mengetahui detail kasus tersebut.

Baca juga:   Menag Ngurusi Majelis Taklim, GP Ansor: Banyak Urusan Lebih Besar yang Harus di Selesaikan

“Oh, enggak (ada upaya mediasi). Bapak nggak tahu kan masalahnya apa, kenapa, pasti di sana dia sudah ada bukti-bukti yang cukup,” ucapnya.

Karena itu, dikatakan Fachrul Razi, biar pihak kepolisian menangani kasus tersebut sesuai hukum yang ada.

“Coba tanya polisi lah. Karena memang sudah ranah hukum kalau ditangkap polisi ya. Jangan kita komen lagi, nanti salah ya,” pungkas Fachrul Razi.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah melepaskan Sudarto. Dirinya dilepaskan karena sudah ada permohonan dari pihak keluarga.

“Tidak ditahan. Tadinya ditangkap, dilakukan pemeriksaan dan sudah dilepaskan, karena ada permintaan dari keluarganya,” ujar Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu kepada detik, hari ini.

Baca juga:   Menteri Agama: Saya Orang Terdepan Perjuangkan Izin FPI Diperpanjang di Kemendagri

Adapun keputusan melepaskan Sudarto dituangkan dalam Surat Perintah Pelepasan Tersangka yang dikeluarkan Direktur Reskrimsus Polda Sumbar Kombes Juda Nusa Putra. Sudarto ditangkap sejak Selasa, 7 Januari 2020 siang.

Direktur Pusaka (Pusat Studi Antar Komunitas) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kabar tentang pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dirinya diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 UU ITE. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar