Soal Natuna, Gerindra: Kalau Perang Akan Banyak Mudharatnya

Arief-Poyuono-Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, terkait batas wilayah Natuna dengan China. Selain itu, Prabowo tidak sepenuhnya santai terkait permasalahan klaim tersebut.

“Ya. Pak Prabowo kan lebih mengerti keadaan kekuatan militer kita, kalau jalan Perang atau konfrontasi militer akan banyak mudaratnya,” kata Arief saat dikonfirmasi, Sabtu 4 Januari 2020.

Menurut Arief, dirinya menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan Prabowo yang cenderung santai itu sudah sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, jalur diplomasi terhadap RRC dalam permasalahan Natuna akan lebih diutamakan.

Baca juga:   Ngabalin Tegaskan Rekonsiliasi Penting tapi Tak Perlu Dikaitkan dengan Penegakan Hukum

Namun, dirinya tidak menampik bahwa memang ada perbedaan pendapat antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang lebih setuju untuk membeli kapal besar untuk berjaga di perairan Natuna. Namun, pembelian kapal besar, dinilai hanya untuk patroli.

“Mungkin usul Pak Luhut, dengan Kapal yang besar dan cepat, nantinya mampu menciptakan Maritime surviellance kita. Dan bukan untuk perang,” ujar Arief.

Selanjutnya, Arief juga mencontohkan bahwa hal serupa terkait Natuna juga pernah terjadi antara RRC dengan Filipina. Di mana permasalahan utama berupa sengketa Laut China Selatan terjadi.

Baca juga:   Fadli Zon: KPU Harus Belajar dari Penghitungan Pilpres AS, Tak Ada Sulap

“Sudah ada kan contoh negara tetangga kita yaitu Filipina, Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda,” ucapnya.

Arief juga menejelaskan, dalam prosesnya bahwa berdasarkan putusan tersebut, China tidak memiliki hak historis atas sumber daya di area nine-dash line itu. Sehingga membuat China melanggar kedaulatan Filipina.

Bahkan, Arief menyerahkan semuanya pada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto persoalan tersebut. Karena, mengutip Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menurutnya keputusan yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase, juga telah didaulat oleh masing-masing negara. [elz/rep]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar