Dahnil: Menhan Prabowo Pilih Jalan Damai Hadapi China di Natuna

Dahnil-Anzar-Simanjuntak
Dahnil Anzar Simanjuntak. (foto: detik/Lisye)

harianpijar.com, JAKARTA – Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih jalan damai melalui diplomasi untuk menghadapi polemik kepemilikan perairan Natuna oleh China.

Menurut Dahnil, langkah ini diklaim tidak berarti jika pemerintah Indonesia ‘lembek’ dalam melindungi kedaulatan Tanah Air. Selain itu, dirinya juga meluruskan maksud dari cara bersahabat dan damai dalam menghadapi China seperti yang sempat disampaikan Prabowo sebelumnya.

“Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yg defensive bukan offensive. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip dan langkah damai harus selalu diprioritaskan,” kata Dahnil dalam pernyataannya yang diterima, Sabtu 4 Januari 2020.

Lebih lanjut, ditegaskan Dahnil, bahwa sikap ini merupakan cerminan dari hasil pembahasan internal di kalangan pemerintah antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, keduanya sudah sempat rapat mengenai penanganan polemik Natuna bersama pada Jumat 3 Januari 2020 lalu.

“Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yg dipilih tentu adalah jalur diplomasi,” tegas Dahnil.

Baca juga:   Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Dihadiri Wakil Presiden China

Selanjutnya, Dahnil juga menjelaskan, bahwa empat langkah damai yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi China terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna, yakni, pertama, Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.

Kedua, pemerintah Indonesia menolak klaim penguasaan Natuna atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, pemerintah Indonesia melalui TNI akan melakukan operasi di perairan Natuna (ZEEI) dan keempat, pemerintah Indonesia akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah perairan Natuna.

“Keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara,” jelasnya.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, akan mencari solusi terbaik dalam menghadapi China dalam penyelesaian polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. Bahkan, tidak hanya dengan Menko Polhukam Mahfud MD, dirinya rapat membahas Natuna, namun juga bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” kata Prabowo.

Selain itu,  juga mengaku tidak ada penambahan pasukan di Natuna sampai saat ini. Bahkan, dirinya juga tidak melihat polemik Natuna bisa mengganggu investasi yang tengah digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Baca juga:   Dahnil Anzar Sebut Prabowo Tak Pernah Utus Arief Poyuono ke Istana

Sementara sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal Coast Guard mereka yang memasuki perairan Natuna, di Kepulauan Riau. Bahkan, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

“Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.id, Senin 30 Desember 2019 lalu.

Sedangkan, disisi lain TNI menyatakan sudah siap tempur terkait masuknya armada China awal pekan ini. Selain itu, operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.

Sedangkan, berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah disiapkan yaitu 3 kapal perang, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar