Soal Natuna, Komisi I DPR: Perlu Tindakan Nyata yang Tegas, Terarah dan Terukur

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyebut perlu ada tindakan nyata yang tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

Hal tersebut, termasuk rongrongan dari Cina  yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eklusif  Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

“Diminta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal Coast Guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 3 Januari 2020.

Baca juga:   Panglima: TNI AL Diminta Halau Kapal Asing Pencuri Ikan di ZEE

Menurut Kharis, menanggapi statement juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa 31 Desember 2019 lalu, bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut Cina Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), semua ada aturan hukumnya dan bukan asal klaim.

“Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia,” kata Kharis.

Baca juga:   Tanggapi Gatot Nurmantyo, PPP Nilai secara Kelembagaan TNI Masih Profesional

Selanjutnya, ditegaskan Kharis, dirinya juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara dan salah satunya Cina, untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.  Bahkan, dirinya meminta kepada Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan.

“Sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia ” tegas Abdul Kharis yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. [elz/rep]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar