harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – KH Maruf Amin diminta agar menjalankan program yang telah ditawarkan di hadapan rakyat.
Selain itu, salah satu yang perlu dibenahi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – KH Maruf Amin, soal ketimpangan ekonomi.
Menurut Said, bahwa kritik dari PBNU bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu akan menjadi oposisi bagi pemerintah.
“Iya NU bukan oposisi tapi advokasi,” kata Said saat dikonfirmasi, Jumat 3 Januari 2020.
Selanjutnya, Said juga menegaskan, bahwa harapannya di tahun 2020 pemerintah dapat melaksanakan dengan konsisten program-program yang telah dirancang. Terutama, soal keinginan menarik investasi ke dalam negeri untuk mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Silahkan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Said, bahwa masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme.
Karena itu, disarankan pemerintah agar dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.
“Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah,” tandasnya. [elz/rmol]